Hidayatullah.com—Para pakar energi di Afrika Selatan terkejut atas pengumuman pemerintah yang akan mbangun pembangkit nuklir baru untuk mengatasi masalah pasokan listriknya.
Departemen Sumber Daya Mineral dan Energi mengatakan, Jumat pekan lalu, pihaknya berencana menggelar tender pada Maret 2022.
Pengumuman tersebut muncul setelah
Regulator Energi Nasional menyetujui pengadaan listrik tenaga nuklir sebesar 2.500 MW.
Prof Anton Eberhard dari Power Futures Lab di University of Cape Town’s Graduate School of Business seperti dikutip di media lokal mengatakan bahwa pengadaan listrik tenaga nuklir baru merupakan “diversi yang boros dan mahal”.
Dia menambahkan bahwa negara seharusnya fokus pada pelaksanaan rencana pasokan listriknya, yang memprioritaskan produksi listrik 33 GW yang sebagian besar dari tenaga matahari dan angin pada tahun 2030, lansir BBC Selasa (31/8/2021).
Pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan dan berisiko mengalami pembengkakan biaya dan waktu.
Proyek energi terbarukan dari tenaga angin dan matahari dapat dilaksanakan dengan relatif cepat dan dengan harga yang semakin kompetitif.
Pada tahun 2017 pengadilan Afrika Selatan menyatakan pengadaan listrik tenaga nuklir, yang diduga kuat proyeknya akan diberikan kepada Rusia, melanggar hukum karena tidak ada konsultasi publik. Para aktivis bersikeras mengatakan kesepakatan itu akan membuat Afrika Selatan bangkrut.
Liz McDaid, penasihat energi untuk Organisation Undoing Tax Abuse, mengatakan kebijakan itu “mencurigakan … karena terus mendorong pengadaan listrik dari tenaga nuklir alih-alih melakukan hal yang sudah jelas yaitu listrik dari energi terbarukan”.*
