Hidayatullah.com—Zionis-Israel memutus hubungan kerja sama dengan Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah memutuskan untuk menyelidiki pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan kepada perwakilannya di Jenewa untuk tidak bekerja sama dengan Dewan HAM PBB maupun Komisaris HAM PBB, Navi Pillay.
Israel juga melarang Tim PBB memasuki Israel untuk mengkaji dampak dari pemukiman Yahudi terhadap hak-hak Palestina.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yigal Palmor, ketentuan itu juga berlaku bagi wilayah Tepi Barat.
“Karena Dewan HAM di Jenewa secara sistematis mengabaikan pandangan, posisi, dan kekhawatiran kami dan benar-benar tidak bekerja sama dengan kami dalam berbagai masalah, maka terhitung hari ini kami memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Dewan HAM,” kata Palmor hari Senin (26/03/2012) dikutip BBC.
Baca Juga
“Kami memutuskan untuk menghentikan semua hubungan kerja sama dengan badan itu dan akan tetap berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tambah Yigal Palmor.
Sanksi kepada Palestina
Israel sebelumnya menyatakan kemarahan atas keputusan Dewan HAM PBB untuk menyelidiki pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Tepi Barat.
Dewan HAM menyatakan misi badan PBB meliputi “penyelidikan dampak pemukiman Israel terhadap hak-hal sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan rakyat Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur”.
Israel dilaporkan juga sedang mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi kepada Otorita Palestina sebagai reaksi atas keputusan Dewan HAM PBB.
Pembangunan pemukiman menjadi salah satu penghalang utama dalam perundingan antara Israel dan Palestina untuk mewujudkan solusi dua negara.
Perundingan menemui jalan buntu pada akhir 2010 setelah terjadi sengketa pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.
Sekitar 500.000 warga Yahudi menempati sekitar 100 kawasan pemukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Berdasarkan undang-undang internasional, pemukiman Yahudi tersebut ilegal namun Israel menepis hal itu.
Penyelidikan
Sebelumnya, otoritas Palestina berniat untuk menyelidiki kejahatan para pemukim Israel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Palestina juga menuding Israel, mencoba menggagalkan proses perdamaian.
Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al Maliki mengatakan, Palestina akan meminta Dewan HAM PBB untuk melakukan operasi pencarian fakta di wilayah Palestina. Ini guna menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Palestina juga meminta Dewan HAM PBB agar menjadi saksi mata dari kejahatan Israel.
“Komisi HAM PBB akan menguak klaim palsu yang dilontarkan Israel yang terbukti menciptakan kekacauan,” ujar Maliki, seperti dikutip Maan, Selasa (20/3/2012) kemarin.
Maliki juga mengklaim, Israel menolak usulan Palestina yang meminta bantuan ke Dewan HAM PBB, karena dengan upaya tersebut, akan muncul segenap resolusi-resolusi yang mendukung hak warga Palestina. Maliki menyebut hal tersebut tidak mengejutkan karena Israel memang selalu menolak untuk bekerja sama dalam misi pencarian fakta.
“Sangatlah wajar bila Otoritas Palestina meminta organisasi internasional untuk menyelamatkan hak warganya, menguak klaim palsu Israel, dan menuntut pertanggungjawaban Israel,” imbuhnya.
Hingga saat ini, Palestina yakin, desakan dari negaranya akan membuahkan sebuah resolusi internasional yang didambakan warga Palestina seperti kebebasan berekspresi, berinteraksi, dan lainnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
