Hidayatullah.com—Pemilik toko di provinsi Kashmir yang dicaplok India menghabiskan ratusan dolar untuk memasang kamera keamanan yang diamanatkan oleh pihak berwenang. Tindakan ini menurut para aktivis bertujuan untuk menciptakan Kashmir menjadi wilayah yang diawasi.
Pemerintah nasionalis Hindu yang dipimpin oleh Perdana Menteri India Narendra Modi telah berusaha memadamkan pemberontakan dan memperkuat kontrol di provinsi mayoritas Muslim. Namun sejumlah besar penduduknya menolak untuk menjadi bagian dari India.
Setengah juta tentara ditempatkan di wilayah tersebut dan tindakan keras keamanan tahun 2019 telah melihat pembatasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini sudah ada kamera keamanan di hampir setiap jalan di Srinagar, kota terbesar Kashmir, dan di kota-kota lain.
Tapi bulan lalu, pemerintah lokal menginstruksikan setiap pemilik toko untuk memasang sistem CCTV di dalam tempat mereka – dengan biaya sendiri – dengan alasan untuk meningkatkan kemampuan polisi mengawasi setiap gerakan orang. Perintah juga mengatakan jika skema itu akan “mencegah penjahat, dan elemen anti-sosial dan anti-nasional”, sambil menguraikan standar minimum untuk resolusi kamera, kemampuan inframerah, dan jangkauan.
Perintah pemasangan kamera berlaku sejak bulan April. Kegagalan mematuhi perintah ini dapat beresiko sanksi hukum dengan denda atau penjara satu bulan.
Baca Juga
Dealer sistem pengawasan di Srinagar mengatakan kepada AFP bahwa memenuhi standar CCTV akan menelan biaya masing-masing dari ribuan toko Kashmir hingga 40.000 rupee (sekitar Rp 7 juta). Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di wilayah tersebut, membuat pemilik toko juga perlu membayar cadangan baterai untuk memastikan perekaman tidak terganggu.
“Spesifikasi yang diberikan dalam pesanan membuatnya tidak terjangkau bagi saya pada saat bisnis sedang turun,” ujar Bilal Ahmed, yang menjalankan toko es krim di distrik bisnis utama Srinagar, kepada AFP.
Ahmed mengatakan dia sedang menunggu apakah orang lain akan mematuhi sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun ia mengatakan banyak orang yang sudah memasang sistem untuk menghindari kemungkinan jeratan hukuman.
“Perintah ini keliru. Tetapi jika ini yang mereka inginkan, maka pemerintah harus membayarnya,” kata penjaga toko Srinagar lainnya sambil dengan enggan memasang sistem kamera, berbicara secara anonim karena takut akan pembalasan pemerintah.
Kelompok gerakan di IIOJ&K telah mengobarkan pertempuran melawan pasukan India selama lebih dari tiga dekade,. Mereka meminta kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan, yang telah berperang dua kali dengan India untuk menguasai wilayah tersebut.
Konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang, sebagian besar warga sipil, dan juga ribuan tentara India. Baru minggu lalu seorang anggota minoritas Hindu ditembak mati.
India telah lama mengandalkan serangkaian teknik pengawasan untuk mencegah aktivitas Islam dan memerangi perbedaan pendapat terhadap kekuasaannya. Setelah 1947, petugas polisi mendatangi setiap pintu di IIOJ&K untuk menyita radio rumah tangga bila ketahuan mendengarkan siaran Pakistan.
Sebagian wilayah Kashmir dikuasai oleh India dan Pakistan, tetapi diklaim keduanya secara penuh. Sebagian kecil wilayah itu juga dikuasai China. Sejak dipartisi pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali, dua di antaranya memperebutkan Kashmir.
Sejumlah kelompok Kashmir telah berperang melawan pemerintahan India untuk mencapai kemerdekaan sendiri. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang telah terbunuh dan disiksa dalam konflik tersebut sejak tahun 1989.*
