Hidayatullah.com– Eks presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari kemarahan rakyat setelah negaranya bangkrut, meninggalkan Singapura dan muncul di Thailand pada Kamis malam (11/8/2022).
Media televisi Thailand menampakkan gambar Rajapaksa dan seorang wanita yang diduga
istrinya sedang berada di luar ruangan VIP di Bandara Don Mueang Bangkok) dan digiring menuju sebuah mobil limosin, yang kemudian pergi ke tujuan yang tidak diketahui, lansir The Guardian.
Pejabat di Thailand pada hari Rabu mengatakan mereka telah diminta oleh pemerintah Sri Lanka agar mengizinkan Gotabaya Rajapaksa masuk, dan bahwa dia akan diizinkan untuk tinggal sementara di sana.
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan mengetahui kunjungan tersebut dan memperbolehkannya dengan alasan kemanusiaan, karena bekas presiden Sri Lanka itu sedang berusaha mencari suaka di negara ketiga. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi mengatakan Rajapaksa tidak akan terlibat dalam aktivitas politik selama berada di Thailand.
Rajapaksa melarikan diri dari Sri Lanka pada bulan Juli, pergi ke negara tetangga Maladewa dengan pesawat militer Sri Lanka dan kemudian ke Singapura, di mana visanya berakhir pada hari Kamis kemarin. Dia mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan presiden setelah mendarat di Singapura.
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Tanee Sangrat mengatakan Rajapaksa hanya singgah sementara dan bermaksud melanjutkan perjalanan ke tempat lain. Dia belum mengajukan suaka politik di Thailand.
Sangrat juga mengatakan bahwa disebabkan Rajapaksa memegang paspor diplomatik, dia diperbolehkan tinggal di Thailand selama 90 hari tanpa visa.
Para pengunjuk rasa yang menduduki kantor dan tempat tinggal resmi presiden di ibu kota Sri Lanka, Kolombo, menuding salah urus negara dan korupsi oleh keluarga Rajapaksa sebagai penyebab utama krisis ekonomi yang menyebabkan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan dan obat-obatan.
Rajapaksa juga dituduh oleh kelompok-kelompok peduli hak asasi manusia terlibat dalam kejahatan perang ketika dia menjadi menteri pertahanan selama perang saudara Sri Lanka, yang berakhir pada 2009.*
