Hidayatullah.com — Raja Maroko Mohammed VI memberikan amnesti kepada 672 narapidana dalam rangka peringatan Maulid Nabi.
Selama akhir pekan kemarin, Kementerian Kehakiman Maroko mengumumkan daftar narapidana atau tahanan yang akan menerima pengampunan kerajaan. Termasuk diantaranya sembilan orang yang dihukum karena tuduhan ekstremisme dan terorisme.
Kelima dari mereka akan bebas, sedangkan sisanya akan mendapat pengurangan hukuman.
“Para tahanan ini diberikan pengampunan setelah merevisi orientasi ideologis mereka dan menolak ekstremisme dan terorisme,” kata kementerian itu dalam siaran persnya.
Amnesti kerajaan menjadi hal penting dalam perayaan keagamaan, salah satunya Maulid Nabi, dan nasional di Maroko. Amnesti biasanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan “tata krama yang baik”.
Baca Juga
Tahun ini sekitar 2.000 narapidana di penjara Maroko diberikan amnesti kerajaan, yaitu mereka yang dihukum dalam kasus yang berkaitan dengan terorisme.
Pada tahun 2017, negara Afrika Utara meluncurkan program reintegrasi yang disebut “Moussalaha” (Rekonsiliasi) di penjara-penjaranya, dengan fokus pada narapidana yang dihukum karena “terorisme” yang bersedia mengubah keyakinan mereka.
Sementara itu, seruan untuk mengampuni tahanan pemberontakan Hirak Rif belum juga terdengar.
Gerakan Hirak Rif pecah di wilayah Rif, Maroko utara pada tahun 2016 menyusul kematian penjual ikan Mohcine Fikri di sebuah truk sampah ketika dalam pengawasan polisi.
Sejak itu, protes meningkat, dengan bentrokan keras antara demonstran dan polisi.
Lebih dari 50 anggota gerakan ditangkap dan dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara, termasuk tokoh Hirak Rif, Nasser Zefzafi.
Menurut perkiraan para aktivis, delapan tahanan dari Hirak masih berada di penjara Maroko, terutama Nasser Zefzafi dan Nabil Ahamjik, yang keduanya dijatuhi hukuman 20 tahun karena “melayani agenda separatis dan berkonspirasi untuk membahayakan keamanan negara.”
Untuk menerima amnesti kerajaan di Maroko, narapidana harus mengajukan permintaan di mana mereka mengaku bersalah dan mencari pengampunan dari otoritas tertinggi di negara itu, dengan komitmen untuk tidak mengulangi kejahatan yang mereka dihukum.
Sejauh ini, Nasser Zefzafi menolak amnesti kerajaan, dengan alasan bahwa itu membuatnya bersalah karena hanya memprotes ketidakadilan sosial di wilayahnya.
Pada bulan April, Partai Persatuan Sosialis Maroko mengusulkan amnesti parlemen untuk membebaskan sisa aktivis Hirak dan mengakhiri kebuntuan selama lima tahun. Draf belum disetujui.*
