Hidayatullah.com– Pemerintah Afghanistan yang sekarang dipimpin Taliban menangguhkan perempuan mengikuti pembelajaran di universitas di seluruh negeri hingga pengumuman lebih lanjut. Keputusan Imarah Islam menangguhkan pendidikan tinggi bagi perempuan ini memicu reaksi luas di dalam negeri, kutip media Afghanistan, ToloNews.
“Sesuai keputusan kabinet, kalian semua diinstruksikan untuk segera melaksanakan perintah penghentian pendidikan anak perempuan sebagaimana yang disebutkan sampai pemberitahuan lebih lanjut,” kata Menteri Pendidikan Tinggi Neda Mohammad Nadeem, dalam sebuah pernyataan hari Selasa (18/12/2022). “Pastikan perintah itu dijalankan,” imbuhnya.
“Kami datang ke universitas sekitar jam 7 pagi. Anak laki-laki diizinkan masuk dan mereka menodongkan senjata ke arah kami dan menyuruh kami pulang,” kata Tamana Aref, mahasiswi di Universitas Kardan, sebuah perguruan tinggi swasta di Kabul, melalui sambungan telepon seperti dikutip Bloomberg.
“Harapan terakhir yang tersisa hilang sudah dan musnah. Negara ini dibawa kembali ke tahun 1990-an ke keadaan yang ditakuti semua orang,” kata gadis itu.
Otoritas pemerintah, dikutip media lokal khama.com, menegaskan bahwa mereka akan memberikan hak-hak perempuan menurut hukum Syariah, bukan yang didefinisikan dunia Barat. Mereka sedang bekerja untuk merumuskan kurikulum dan seragam sekolah perempuan.
Baca Juga
Sekolah putri tetap ditutup karena masalah ekonomi dan keamanan yang ada dan akan dilanjutkan kembali setelah situasi membaik. Bagaimanapun penangguhan ini banyak dikecam dunia internasional.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan kekhawatirannya perihal keputusan Taliban itu, menurut sebuah pernyataan yang disampaikan juru bicaranya.
Human Rights Watch menyebut langkah itu sebagai “memalukan” dan hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Taliban tidak menghormati hak-hak fundamental rakyat Afghanistan, khususnya kaum perempuan.
Negara tetangga Pakistan turut prihatin, menyatakan “kecewa mengetahui tentang penghentian universitas dan pendidikan tinggi bagi pelajar putri di Afghanistan.”
“Kami sangat mendesak pihak berwenang Afghanistan untuk meninjau kembali keputusan ini,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.
Mantan presiden Hamid Karzai yang kembali ke Kabul hari ini mengungkapkan kesedihannya atas keputusan Imarah Islam melarang perempuan masuk universitas. Ia meminta pemerintah segera membuka kembali sekolah dan universitas untuk anak perempuan.
“Pendidikan merupakan salah satu hak fundamental dan hak asasi setiap warga negara. Merampas hak perempuan ini sangat disesalkan,” kata mantan kepala HCNR Abdullah Abdullah di Twitter.
“Sementara semua warga negara mendukung pendidikan anak perempuan, saya, sebagai warga negara, mengharapkan & meminta agar keputusan untuk menangguhkan sekolah & universitas perempuan dipertimbangkan kembali,” katanya.
*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
