Hidayatullah.com–Seorang rabi Yahudi yang memberikan sertifikat sehingga Roman Abramovich bisa memperoleh status kewarganegaraan Portugal dilarang meninggalkan negara itu dan harus memenuhi panggilan pihak berwenang apabila diperlukan, lapor kantor berita Lusa seperti dilansir Reuters Sabtu (12/3/2022).
Petugas dari Kepolisian Yudisial, badan investigasi kriminal nasional, menahan rabi Daniel Litvak pada hari Kamis sebagai bagian dari investigasi oleh pihak kejaksaan terhadap proses pemberian status kewarganegaraan Abramovich.
Pengusaha asal Rusia itu telah dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris atas hubungannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan invasi Rusia ke Ukraina. Dia membantah memiliki keterkaitan itu.
Abramovich diberi status kewarganegaraan Portugal tahun lalu berdasarkan undang-undang naturalisasi bagi keturunan Yahudi Sefardi yang diusir dari Semenanjung Iberia selama Inkuisisi Abad Pertengahan.
Garis keturunan pemohon diverifikasi oleh pakar di salah satu organisasi Yahudi Portugal di Lisbon atau Porto. Komunitas Yahudi di kota Porto, di mana rabi Litvak tinggal, bertanggung jawab atas proses aplikasi Abramovich.
Hanya ada sedikit sejarah Yahudi Sefardi di Rusia yang diketahui, meskipun Abramovich merupakan nama belakang yang umum dipakai orang keturunan Yahudi Ashkenazi.
Lusa melaporkan bahwa Litva sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Israel ketika dia ditangkap. Dia diminta untuk menyerahkan paspornya dan secara berkala harus lapor diri kepada pihak berwenang.
Komunitas Yahudi Porto telah membantah melakukan kesalahan dan mengatakan mereka menjadi target kampanye kotor, seraya menambahkan bahwa Litvak bekerja berdasarkan kriteria yang “telah diterima oleh pemerintah Portugal dari dulu hingga sekarang.”
Dalam keterangannya hariJumat, Polisi Yudisial dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan ada dugaan pencucian uang, korupsi, penipuan, dan pemalsuan dokumen dalam proses pemberian status kewarganegaraan bagi keturunan Yahudi Sefardi.
Hampir 57.000 keturunan Yahudi Sefardi telah diberikan kewarganegaraan sejak undang-undang tersebut diterapkan pada tahun 2015, menurut data resmi Portugal.*
