Hidayatullah.com—Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mengecualikan Huawei atau perusahaan apapun dari peluang membantu pembangunan teknologi telekomunikasi 5G di Jerman karena semata berasal dari China.
“Pemerintah sudah mengatakan bahwa pendekatan kami tidak semata mengecualikan satu perusahaan atau satu aktor, melainkan kami memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh para kompetitor untuk [pembangunan] teknologi 5G ini,” kata Merkel dalam pertemuan tahunan Global Solutions Summit di Berlin hari Selasa (19/3/2019) seperti dilansir RT.
Lebih lanjut Kanselir Merkel mengatakan bahwa regulasi yang berkaitan dengan pembangunan 5G di Jerman akan diatur dalam legislasi telekomunikasi yang baru.
“Dan kemudian kami harus berbicara dengan mitra-mitra kami, sebab mereka juga memiliki ide-ide,” imbuh kepala pemerintahan Jerman itu.
Komentar Merkel itu dibuat satu pekan setelah dia menyatakan bahwa Jerman akan menetapkan standar keamanannya sendiri untuk jaringan telekomunikasi bergerak 5G.
Baca Juga
Beberapa bulan terakhir pemerintah Washington yang dipimpin Presiden Donald Trump menyeru kepada pemerintah negara-negara sekutunya agar menolak bekerja sama dengan Huawei.
Dubes AS untuk Jerman Richard Grenell mengirim surat kepada Menteri Perekonomian Jerman Peter Almaier berisi peringatan risiko keamanan apabila Huawei diikutsertakan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Tidak hanya itu, dalam suratnya Grenell juga mengatakan bahwa pengabaian terhadap peringatan Washington tersebut dapat mengakibatkan diturunkannya level kerja sama intelijen antara kedua negara.
Berlin sudah menyuarakan protesnya atas keberatan Amerika Serikat atas Huawei tersebut, dan menegaskan Washington tidak memberikan bukti apapun bahwa produk China akan menimbulkan bahaya bagi keamanan negara.
Mantan kanselir Jerman Gerhard Schroeder mengkritik keras surat Grenell itu sebagai “pemerasan terang-terangan.”
Awal bulan maret ini Huawei mengumumkan bahwa pihaknya mengajukan gugatan hukum atas pemerintah Amerika Serikat terkait keputusannya melarang badan-badan federal menggunakan produk-produknya.*
