Hidayatullah.com–Sejumlah ulama yang tergabung dalam Komunike Ulama Jawa Timur (KUJT) menyerukan peserta Muktamar ke-31 NU tidak memilih pimpinan NU yang berasal dari komunitas Jaringan Islam Liberal (JIL) atau yang sepaham, karena pemikiran komunitas itu seringkali bertentangan dengan arus pemahaman ulama pengasuh pesantren yang sudah baku, sehingga menimbulkan keresahan. “Kepada Rais Aam dan Ketua PBNU terpilih agar dalam menyusun kepengurusan tidak memasukkan orang-orang JIL dan yang sepaham dalam struktur kepengurusan NU demi stabilitas ketentraman warga NU dan komunitas pesantren,” KH Masduqi Mahfudz, juru bicara komunitas itu, di sela-sela Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa. Menurut Komunike Ulama Jawa Timur (KUJT), pembersihan kepengurusan NU dari komunitas JIL maupun yang sepaham sangat penting dilakukan karena kepengurusan NU merupakan bagian yang menentukan bagi arah langkah organisasi NU dan jutaan waraganya, terlebih para ulama cukup resah dengan tumbuh dan berkembangnya pemahaman Islam ala JIL. “Seringkali pendapat dan gagasan yang dimunculkan oleh kelompok JIL kontradiksi dengan kutubul mu`tabarah (kitab yang dijadikan rujukan dan dikenal luas) di kalangan NU bahkan menabrak teks qoth`iy (teks yang kuat, jelas, dan tegas) dari Al Quran dan Hadits,” kata Kiai Masduqi. Selain Kiai Maduqi dari Pondok Pesantren (PP Nurul Huda Malang), sejumlah ulama berpengaruh juga turut menandatangani Komunike Ulama Jawa Timur itu, antara lain KH Zainuddin Jazuli (PP Al Falah Kediri), KH Idris Marzuki (Lirboyo Kediri), KH Mas Subadar (PP Raudlatul Ulum Pasuruan), dan KH Fachrillah A Schal (Bangkalan Madura), KH. Zainullah (Ponpes Al Falah, Banyuwangi), KH. A. Sadid Jauhari (Ponpes As Syurriyyah, Jember), KH. Muthoharun (Ponpes Sabilul Muttaqin, Mojokerto) dan sebanyak 41 kiai terkemuka lain. JIL merupakan komunitas kalangan muda NU yang mencoba melakukan reinterpretasi atas teks Al Quran dan Hadits agar lebih fungsional serta menggugat kemapanan kaidah ushul fiqih dan maqashid al syari’ah (filosofi hukum) dari fikih yang dimotori oleh Ulil Abhar Abdalla. Katib Syuriah PBNU KH Masdar Farid Masoedi yang juga disebut-sebut pantas menjadi Ketua Umum PBNU merupakan tokoh yang dianggap bagian dari komunitas itu, setidaknya memiliki pemikiran yang sepaham dengannya meski yang bersangkutan telah menyampaikan bantahan. Sebelumnya, beberapa hari menjelang muktamar, tokoh NU asal Pasuruan, KH. Mas Subadar mendesak orang-orang Jaringan Islam Liberal (JIL) yang masuk dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama di pusat maupun daerah dibersihkan. “Muktamar sekarang ini yang paling penting dan mendesak segera diputuskan adalah membersihkan orang-orang JIL dari NU. Jangan ada orang JIL di NU,” ujar salah satu kiai sepuh NU yang kini sebelumnya menjadi Wakil Rais Syuriah NU Jawa Timur saat saat menghadiri acara Halal Bi Halal dan Koordinasi PWNU dan Cabang NU se Jatim di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. (Ant/hid)