Senin, 26 September 2005
Hidayatullah.com–DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar menginstruksikan fungsionarisnya untuk mengambil atau merampas simbol atau atribut PKB yang akan digunakan dalam Muktamar kubu Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf di Surabaya beberapa hari mendatang.
Menurut Ketua DPP PKB Effendy Choirie versi Muhaimin kepada pers, di Jakarta, Minggu (25/9), pihak yang paling berhak menggunakan simbol PKB hanyalah PKB hasil Muktamar II di Semarang yang kini dipimpin Muhaimin Iskandar.
Hal itu didasarkan pada hasil Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memenangkan kubu Muhaimin Iskandar dalam kasus gugatan yang diajukan pihak Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Lebih lanjut, dia menyatakan pihaknya mengharapkan aparat kepolisian untuk berpegang pada aturan hukum yang ada dengan melakukan penertiban kepada orang-orang yang melanggar hukum tersebut.
Baca Juga
”Apabila aparat hukum tersebut tetap membiarkan, maka atas nama PKB yang sah secara hukum, massa kami akan melakukan perampasan simbol-simbol yang mereka gunakan tersebut,” katanya dengan geram.
Dia juga menyatakan, apabila terjadi benturan antar massa maka pihak yang harus ditindak adalah mereka yang telah jelas-jelas melanggar hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sabtu (24/9), kubu Muhaimin melancarkan ancaman sweeping yang akan dilakukan massa PKB Muhaimin Iskandar tidak menyurutkan langkah kubu Alwi Shihab menggelar muktamar 1-2 Oktober mendatang.
”Kita sudah siap untuk melaksanakan muktamar di Surabaya awal Oktober ini,” tandas Alwi Shihab pekan lalu.
Perpecahan di tubuh partai bikinan NU itu mencuat setelah Mukmatar PKB di Semarang, April lalu. Terpilihnya Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum ditengarai para anggota PKB yang lain sebagai bagaian rekayasa.
A.S. Hikam ketika itu menilai, proses pada Muktamar II di Semarang ini berjalan tidak demokratis. Ia juga menilai, muktamar "dipenuhi dengan rekayasa untuk kepentingan tertentu" serta "sarat dengan ambisi seseorang". Hikam bahkan mengajak peserta Muktamar ke-II partai itu memboikot persidangan pemilihan ketua umum dewan tanfidz (eksekutif).
Hikam mencontohkan, rekayasa sudah dimulai sejak terpilihnya Abdurrahman Wahid secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Syuro. Padahal, sidang sedang membahas pandangan umum pengurus wilayah terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya.
Perpecahan makin tajam tatkala kubu Aliwi Shihab yang konon didukung para kiai senior membentuk sendiri PKB yang sering disebut PKB kubu Alwi. Kabarnya, perpecahan itu sampai di DPR RI. (cha berbagai sumber)
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
