Hidayatullah.com–Wakil Presiden Boediono mengharapkan kepada umat Islam untuk tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap umat Islam.
Sebab, pemerintah ini milik umat Islam, baik eksekutif maupun legislatif dipilih oleh sebagian terbesar bangsa kita, pemilih terbesar yaitu umat Islam, kata Boediono dalam pidato penutupan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-5, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (9/5).
Karena itu, lanjut Boediono, harus ada kemitraan dengan pemerintah karena itu adalah wahana bagi umat Islam untuk menyalurkan aspirasinya, menyalurkan cita-citanya. “Jalannya ada dan prosesnya ada karena itu dengan senang hati saya mendengarkan hasil-hasil Kongres yang sangat baik dan sangat fundamental,” tutur Boediono.
Menurut dia, hasil Kongres itu akan menjadi masukan bagi pemerintah yang notabene milik bangsa Indonesia, milik mayoritas umat Islam. Kami akan bersungguh-sungguh memperhatikan hasil Kongres ini.
Din Syamsuddin sebagai Ketua Pengarah KUII ke-5 dalam pidatonya memaparkan hasil Kongres, di antaranya, meminta pemerintah untuk tidak membuka selebar-lebarnya pintu kapitalistik. Kita tidak menolak pertumbuhan, tapi hendaklah dalam mengejar pertumbuhan itu tidak mengesampingkan keadilan dan pemerataan.
Selain itu, Din juga mengatakan, umat Islam Indonesia telah memberikan saham besar bagi penegakan Negara Republik Indonesia dan juga garda terdepan dalam perjuangan kemerdekaan RI. Karena itu, umat Islam sebagian terbesar dari bangsa ini harus mempunyai tanggungjawab yang besar bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Namun, kata Ketua Umum Muhammadiyah ini, kita harus mengakui kekuatan ekonomi umat Islam menjadi lemah di era globalisasi sekarang ini. Kita tidak bias bersaing dengan kelompok lain karena adanya sistem ekonomi kapitalistik akibat pemerintah yang terlalu membuka pintu selebar-lebarnya bagi sistem ekonomi ini.
Deklarasi Jakarta 2010
Dr. H. Amirullah Ahmad saat membacakan hasil rekomendasi KUII ke-5, mengatakan, Kongres yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta umat Islam dalam pembangunan bangsa Indonesia juga menghasilkan Deklarasi Jakarta 2010.
Deklarasi Jakarta 2010 menyatakan, kesepakatan peserta Kongres untuk menyamakan pola pikir, gerak, dan langkah strategis dalam rangka menghadapi tantangan umat. Peserta Kongres juga sepakat berkhidmat dan melakukan ikhtiar dalam rangka memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan bangsa.
Para peserta juga meneguhkan komitmen untuk melaksanakan penguatan kepemimpinan yang berpijak pada pemberdayaan ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat.
Selain itu, peserta Kongres memandang pentingnya kepemimpinan umat sebagai perwujudan perjuangan menegakkan syariat Islam pada seluruh sendi kehidupan bangsa.
Rekomendasi selanjutnya, Kongres ini bukan institusi, melainkan event lima tahunan, sehingga butuh penyelenggara event Kongres selanjutnya.
Poin terakhir dalam deklarasi tersebut adalah pembentukan Badan Pekerja Kongres yang bertugas mengimplementasikan hasil rekomendasi.
“Ketentuannya adalah, Badan Pekerja Kongres ini Ketuanya dari MUI, Sekretaris dari MUI, serta 9 anggota yang merepresentasikan umat islam,” tutup Amirullah.
Dalam penutupan KUII ke-5 ini dihadiri juga Menteri Agama Suryadharma Ali dan Ketua Penanggungjawab KUII ke-5 KH Sahal Mahfudz yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. [pkot/dtk/hidayatullah.com]
