Hidayatullah.com–Meskipun berulang kali disampaikan Musyawarah Nasional III Hidayatullah tidak diramaikan dengan perebutan posisi ketua umum.
Namun di hari kedua sidang-sidang Munas yang mengagendakan pandangan umum dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), penyebutan nama-nama kandidat ketua umum tidak terhindarkan lagi.
Tadi malam 33 utusan DPW telah menominasikan sejumlah nama untuk menjadi anggota formatur sekaligus calon ketua umum Hidayatullah. Beberapa nama yang menguat dijagokan menjadi anggota formatur dan ketua umum pimpinan pusat Hidayatullah periode 2010 – 2015 ada lima orang. Yakni Abdul Aziz Qahhar Muzakkar, Abdul Mannan, Abdul Rahman, Hamim Thohari dan Nashirul Haq.
Selain menyebut kandidat ketua umum, dalam pandangan umum peserta menyebut nama-nama yang diajukan menjadi anggota Dewan Syura. Dari nama-nama yang disebutkan, terjaring 57 orang diajukan sebagai anggota Dewan Syura. Dari sinilah akan dipilih 33 anggota orang untuk menjadi anggota tim formatur yang akan memilih ketua umum.
Siapapun yang menjadi ketua umum Hidayatullah akan memikul tanggung jawab yang berat. Apa sebenarnya yang ada di benak para kandidat ketua umum. Inilah gagasan para kandidat (urutan sesuai abjad) dan harapan kader dan jamaah terhadap masa depan Hidayatullah.
Ir. Abdul Aziz Qahhar, MSi
Hidayatullah dinilai Aziz Qahhar memiliki banyak kemajuan. “Saya apresiasi. Selama kepemimpinannya Hidayatullah banyak kemajuan,” ujarnya. Kendati begitu, tak ada gading yang tak retak. Menurut anggota DPD Sulawesi Selatan ini masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sedikitnya ada lima hal yang harus dikerjakan lebih optimal oleh DPP Hidayatullah.
Pertama, selama kurang lebih satu dekade perekrutan jamaah yang dilakukan Hidayatullah sangat minim. Hal tersebut mengakibatkan secara kuantitas, jamaah Hidayatullah tidak meningkat signifikan. Kedua, pembinaan jamaah atau halaqah belum terjadi secara rutin. Padahal, hal itu telah lama diadakan. Ketiga, kemandirian ekonomi jamaah. Selama ini kemandirian ekonomi jamaah masih sangat minim. Menurutnya, bisa jadi akibat masa transisi dari Orsos ke Ormas. Terlebih selama ini, yang ada di Hidayatullah adalah kultur ekonomi yang kolektif.
Keempat, perlunya sinergitas atau elaborasi antara SNW dengan peradaban. Selama ini, dua hal tersebut cenderung dikotomis. Karena itu, ia mengatakan perlu elaborasi SNW sehingga bisa diaplikasikan ke segala unsur; sosial, pendidikan, politik dan ekonomi.
Aziz mengaku tidak pernah mencalonkan diri menjadi ketua umum pimpinan pusat Hidayatullah. Ia berharap agar proses pemilihan nanti tidak ada voting. Yang ada hanya musyawarah mufakat.
Dr Abdul Mannan
Bagi Abdul Mannan, Hidayatullah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. PR tersebut setidaknya terangkum dalam grand strategy yang dibagi dalam jangka pendek dan jangka panjang. PR yang paling mendasar adalah memahamkan serta mem-break down SNW ke dalam sub sistem sebagai konsep hidup jamaah.
Selain itu, ia juga menyoroti SDM pengurus struktur organisasi yang masih lemah. Misalnya masih sedikitnya jumlah master dan doktor.Minimnya kualitas SDM menghambat akselerasi organisasi di berbagai lini. Dengan kualitas SDM yang baik, diharapkan bisa menyusun konsep sub sistem yang ada di dalam SNW. Antara lain menyangkut pendidikan, dakwah, sosial ekonomi, sosial politik dan budaya. Program tersebut menjadi rencana yang akan dibreak down menjadi jangka menengah dan pendek.
Hal tersebut menurutnya sangat penting. Sebab, SNW sebagai manhaj, harus menjadi maind stream jamaah. Jika tidak banyak kader yang terpincut dengan konsep harakah lain.
“Padahal, mereka hanya tertarik pada aspek-aspek esoteris semata,” ujarnya ketika ditemui usai sidang.
Terkait dengan sejumlah PR tersebut, Mannan mengaku siap untuk memimpin Hidayatullah lagi. “Ini adalah panggilan ideologis,” tegasnya. Kendati begitu, ia mengaku tidak punya ambisi untuk menjadi orang nomer satu di Hidayatullah lagi. “Ya, jika dalam musyawarah terpilih saya, maka ini adalah panggilan ideologis,” pungkasnya.
Ustadz Abdurrahman, S.E
Pasca berubahnya Hidayatullah dari Orsos ke Ormas dinilai belum memiliki bentuk kepemimpinan yang pas. Antara kultur dan struktur belum nyambung. Jika hal itu belum terwujud, sulit terciptanya format kepemimpinan yang ideal. Lebih jelas, mantan ketua DPP Hidayatullah periode 2000-2005 mengatakan sebagai organsisasi komunal, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan. Di antaranya rights (hak), needs (kebutuhan), interest (kepentingan).
Jika ketiga hal tersebut diperoleh secara adil oleh setiap jamaah, maka akan tercipta kempimpinan yang baik, sesuai fitrah agama Islam.
Ia mengatakan, organisasi harus bisa menjembati seluruh kebutuhan para jamaah.
Lebih jelas menurutnya efektifitas organisasi akan tercipta jika jamaah puas, baik secara struktural maupun kultural. Menurut pengamatanya, selama ini terjadi perbedaan, terutama para struktural DPW dan DPD dibanding dengan struktural lainnya.
“Ada pengurus mendapat honor, ada juga yang tidak karena perbedaan sisi,” jelasnya. Hal tersebut menurutnya bisa menjadi polemik. Mengingat mulai adanya kritik dari bawah mengenai hal itu.
Ketika ditanya kesiapannya menjadi ketua DPP, ia menjawab lebih siap mengajar. “Saya lebih senang mengajar,” ujarnya. Apalagi, menurutnya ia pernah menjabat di posisi itu. “Akan lebih baik lagi jika kader-kader lain yang lebih muda,” jelasnya. Kendati begitu, ia tidak menolak jika dari hasil musyawarah dirinya terpilih kembali menjadi ketua DPP Hidayatullah periode berikutnya. “Kalau itu aspirasi jamaah, insyaAllah saya terima,” ujarnya.
Hamim Thohari, M.Si
Menurut Hamim Thohari, jabatan tidak perlu diburu, tetapi bila amanah diberikan, kader kita tidak boleh menolak, Jika dia diamanahi sebagai ketua umum pimpinan pusat Hidayatullah, yang akan dilakukan antara lain:
Pertama, memastikan tidak ada satupun potensi di lembaga ini yang tercecer sehingga tidak termanfaatkan. Masih banyak kader yang belum menempati posisi yang tepat. Struktur di lembaga ini dibuat untuk menampung semua potensi.
“Pada saat yang sama kita juga perlu rekruitmen jamaah hingga 10 kali lipat dalam lima tahun.” Salah satunya melalui Hidayatulah Training Centre (HTC), lembaga yang dipimpinnya. Banyaknya kader secara otomatis akan berdampak juga pada aspek ekonomi, karena ada pasar ada peluang.
Kedua, membuat tim yang solid, dengan cara konsolidasi, kordinasi dan komunikasi pada semua level. Karena harga kader itu mahal, maka tidak boleh ada satu kaderpun yang pergi atau menghilang.
Ketiga, meningkatkan pelayanan kepada ummat melalui amal usaha Hidayatullah; pendidikan,pesantren, dakwah, panti asuhan yatim piatu, harus digerakkan menjadi unit-unit pelayanan yang lebih professional dan baik. Di sekolah kita tidak boleh ada siswa yang tidak lulus dalam UAN, misalnya. Da’i-dai harus mendapat jaminan sosial yang memadai, dengan tetap menjaga militansi. Kantor-kantor Hidayatullah harus menjadi pusat peradaban, dengan penataan yang apik, bukan hanya fisik, tapi juga orangnya, sebab akan menjadi jendela dan beranda depan Hidayatullah,
Keempat, membuka hubungan kepada organisasi dan harakah sejenis, serta kerjasama dengan pemerintah, tokoh masyarakat. Karana Hidayatullah ini didirikan untuk ukhrijat linna. Memanfaatka media secara maksimal, seperti majalah Hidayatullah, radio, website dan insya Allah kita rintis berikutnya televisi, kita konsen di media, sebeb filosofinya, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi pena jurnalis menembus jutaan manusia, sehingga media punya peran penting ke depan.
Kelima, menjalin hubungan internasional, ini karena dunia sekarang sudah mengglobal, Dengan jaringan yang sudah ada dalam waktu dekat bisa dibangun lima cabang atau perwakilan di luar Malaysia, Singapura, Hongkong, Jerman, Mesir, Gaza, mereka siap bersama-sama dengan kita, persoalannnya adalah kemauan kita untuk membuka diri dan menjalin hubungan yang lebih luas lagi.
Nashirul Haq, Lc, MA
Menantu pendiri Hidayatullah, Ustadz Abdullah Said, ini mengaku tidak punya ambisi sebagai ketua umum DPP Hidayatullah. Hal itu secara tegas dikatakan oleh Nashirul Haq yang di kalangan Hidayatullah dianggap sebagai ulama muda yang bersinar. Ketua Yayasan Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan ini memang termasuk salah seorang yang disebut-sebut oleh peserta Munas, terutama dalam pandangan umum yang disampaikan DPW-DPW se Indonesia kemarin. Namun, lagi-lagi bapak dari tiga anak ini mengaku tidak berani mengatakan siap. “karena kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah dan kepada ummat” ujarnya.
Kendati begitu, “jika diberikan amanah oleh ummat, maka harus dilaksanakan secara maksimal. Tapi, sekali lagi, saya tidak punya harapan apalagi ambisi” jawabnya diplomatis. Nashirul menyampaikan memiliki cacatan yang harus dilakukan ketua umum pimpinan pusat, “Siapapun yang terpilih nantinya.” Menurutnya, hal yang penting dilakukan adalah peningkatakan kualitas SDM kader; intelektual, spiritual dan profesionalisme, hanya dengan demikian para kader dapat mengemban misi membangun Peradaban Islam.
Selain itu, ia juga menyarankan agar Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh nusantara harus dikuatkan sebagai basis kaderisasi, karena Hidayatullah adalah organisasi kader. Selanjutnya, rekrutmen dan pembinaan anggota/jamaah harus ditingkatkan melalui program dakwah dan halaqah taklim secara intensif. Kemudian hubungan komunikasi dengan lembaga-lembaga Islam, baik nasional maupun Internasional perlu dijalin, khususnya negara-negara Timur Tengah dan negara-negara muslim yang lain, misalnya dalam menyikapi problematika ummat Islam. Hal lain yang tak kalah penting menurutnya adalah meminimalkan keterlibatan Hidayatullah di politik praktis. Berpolitik boleh, tapi menurutnya tidak harus politik praktis, melainkan high politic atau politik ideologis.
Ia berharap agar para tim formatur dapat mencapai mufakat dalam pemilihan ketua umum agar tidak terjadi persaingan yang tajam. Dan berharap agar para kandidat bisa legowo dan lapang dada dengan keputusan pimpinan umum dan tim formatur nantinya. [ans/jiho/hidayatullah.com]