Hidayatullah.com–Dalam dunia penyiaran hanya ada satu lembaga yang melalukan penelitian untuk menentukan rating tayangan-tayangan televisi di Indonesia. Lembaga rating itu bernama AC Nielsen.
Keberadaan satu lembaga rating ini memunculkan pro kontra banyak pihak. Seperti terungkap dalam seminar publik bertema “Mencari Format Penyiaran yang Mencerdaskan” yang diselenggarakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Gedung Nusantara I Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (9/3).
Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang hadir sebagai pembicara mengatakan bahwa seharusnya ada satu lembaga bertugas melakukan audit penelitian rating yang dilakukan AC Nielsen.
“Kita (KPI) tidak bertendensi untuk menjadi operator rating. Ini dapat mereduksi fungsi KPI,” ujar Dadang.
Menurut penilaian Dadang, hasil penelitian rating yang dilakukan AC Nielsen itu tidak obyektif. Karena penelitian hanya dilakukan di 10 kota besar saja. Selain itu, obyek penelitian juga difokuskan pada masyarakat berpendidikan rendah. Sehingga hasil penelitian menempatkan rating tayangan-tayangan yang tidak mencerdaskan diurutan pertama.
Baca Juga
Berbeda dengan hasil penelitian serupa yang dilakukan KPI berberapa waktu lalu. Obyek penelitiannya adalah masyarakat terdidik atau kualitatif.
Kata Dadang, dari penelitian KPI dihasilkan fakta yang mengejutkan. Tayangan “Termehek-mehek” berada di posisi pertama dalam rating versi AC Nielsen, ternyata rating versi KPI menempatkan tayangan yang diputar stasiun televisi Trans TV itu pada urutan terakhir.
”Hasil penelitian kami, ‘Termehek-mehek’ tayangang terburuk. Sementara yang terbaik Kick Andy (Metro TV),” jelas Dadang.
Sementara pembicara lain, Agnes Widiyanti, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo RI), mengusulkan perlu adanya lembaga pembanding terkait rating tayangan yang selama ini dirilis AC Nielsen. ”Diharapkan KPI menjadi lembaga pembanding, agar AC Nielsen tidak semena-mena menentukan acara ini bagus atau tidak,” ujar Agnes.
Dalam seminar ini hadir pula Ishadi SK, Penasehat Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Gamari Sutrisno, Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS, dan Amir Effendi Siregar, Pengamat Komunikasi. *
