Hidayatullah.com–Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu berniat meningkatkan pelayanan haji, sebab pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji dirasakan belum optimal.
Hal itu disampaikankan Dirjen PHU saat menyampaikan pembekalan kepada petugas panitia penyelenggaraan ibadah haji (PPIH) Arab Saudi 1433 H/2012 M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Selasa (3/7/2012) malam.
Menurut Anggito, pelayanan katering perlu ditingkatkan, sistem online Siskohat yang jika diminta datanya masih terlalu lama. ”Nanti sistem online, jika diminta data, minimal satu jam diperoleh kejelasan, misalnya yang terkait keberangkatan jemaah,”ucapnya.
Anggito juga berharap pelayan haji semakin transparan. Jika ada calon haji yang sudah jelas tanggal keberangkatannya, tak bisa ada yang menyalip, sekalipun itu famili atau siapapun. ”Saya akan bersikap tegas dalam pembenahan ini, termasuk tidak menerima sogokan,” tegasnya.
Dalam melaksanakan tugas, kata Anggito Abimanyu, akan menghadapi tantangan berat. Termasuk godaannya pun banyak. “Saya mohon doa. Saya yakin hal itu bisa dilakukan,” ucapnya.
Baca Juga
Dirjen PHU menuturkan, pihaknya banyak mendapat pesan singkat dari masyarakat, yang isinya mendukung pembenahan keuangan haji, sampai pada permintaan pembersihan ”tikus” di Kementerian Agama.
Pernyataan Dirjen PHU yang baru ini disampaikan sebelum ia membacakan sambutan Menag Suryadharma Ali di hadapan 836 petugas PPIH Arab Saudi yang mengikuti pelatihan dari 3-12 Juli 2012.
Anggito mengatakan dirinya adalah seorang ekonom, urus fulus. Namun kenapa ditempatkan di Kementerian Agama? Ia sendiri mengaku tidak tahu, tapi berharap mudah-mudahan ini jalan sesat yang benar.
Terkait dengan tikus, ia mengatakan bahwa hal itu merupakan isi dari SMS yang diterimanya. Dari banyaknya sms masuk ke telepon genggamnya, ada yang mendukung, mendoakan, dan minta berantas tikus (koruptor). Bahkan ada yang minta tambahan porsi haji.
Terkait dengan lambatnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sedang dibahas dengan DPR dan kemudian ditetapkan presiden, ia mengatakan, titik lemahnya ada pada komunikasi. Untuk itu diharapkan dapat dibuatkan suatu sistem sehingga pembahasan ke depan tidak bertele-tele. ”BPIH diharapkan sudah dapat ditetapkan pada 13 Juli nanti,” katanya, dalam laman Kemenag.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
