Hidayatullah.com–Indonesia mengutuk tindakan semena-mena Zionis Israel yang telah menghalangi penyelenggaraan Konferensi Tingkat Meteri khusus Komite Palestina GNB (KTM GNB) di Ramallah, Palestina. Demikian siaran pers Kemenlu RI terkait dengan gagalnya KTM GNB di Ramallah yang seharusnya dilaksanakan Ahad (5/9/2012) itu.
Pertemuan tersebut sebelumnya diharapkan akan dapat menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan bangsa Palestina, sekaligus meninjau langsung situasi di lapangan sebagai akibat kebijakan Israel. Namun pertemuan itu akhirnya tidak dapat diselenggarakan karena penolakan Israel memberikan akses masuk ke Ramallah yang merupakan wilayah Palestina, kepada para delegasi Komite Palestina GNB.
Tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip hukum internasional dan kewajibannya sebagai Otoritas Pendudukan (Occupying Power). Tindakan Israel tersebut telah membuktikan sekali lagi kepada GNB dan masyarakat internasional mengenai kepedihan nasib bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka yang telah diduduki sejak Juni 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Terhadap tindakan Israel tersebut, Komite Palestina GNB memilih untuk tidak tunduk pada tekanan Israel dan mengeluarkan posisi bersama yang dituangkan dalam pernyataan pers.
Seperti diberitakan, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa batal mengikuti KTM GNB yang sedianya digelar di Ramalah, Tepi Barat, Minggu (5/8). Pasalnya, Zionis Israel tidak mengizinkan Marty masuk ke daerah Palestina yang sedang dijajah negara Zionis itu.
Alhasil, pertemuan tersebut batal dilakukan. Sebab, bukan hanya Marty yang dilarang Israel masuk ke wilayah yang didudukinya itu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Kuba dan Banglades juga dilarang masuk dengan alasan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Terkait hal ini, pihak Palestina menyebut Menteri Luar Negeri Mesir dan Zimbabwe urung masuk ke Tepi Barat sebagai bentuk solidaritas.
Sebelumnya Direktur Informasi dan Media Kemlu, PLE Priatna menjelang keberangkatan Menlu ke Tepi Barat, Sabtu (4/8) menyebut pertemuan itu bertujuan untuk membahas langkah tindak lanjut hasil Pertemuan Tingkat Menlu Komite Palestina GNB di Sharm el Sheikh, Mesir, Mei 2011 yang lalu.
“Dalam pertemuan di Ramallah tersebut, Indonesia akan menegaskan kembali pentingnya pengakuan atas negara Palestina, dan bahwa kontribusi Gerakan Non Blok mencapai perdamaian dan keadilan di Palestina harus dilakukan melalui langkah-langkah yang lebih konkrit. Pada akhir pertemuan, diharapkan akan diadopsi Deklarasi Solidaritas Khusus untuk Palestina (Special Solidarity Declaration for Palestine),’’ ujar Priatna dalam siaran persnya.
Namun pertemuan mendukung tegaknya negara Palestina ini batal setelah aksi sepihak yang dilakukan Israel. Kontan, tindakan Israel ini menuai protes dari pihak Palestina.
“(Israel) memanfaatkan posisinya sebagai penguasa pendudukan untuk mencegah Palestina dari komunikasi dengan negara-negara di dunia dan untuk mengisolasi rakyat Palestina dan lembaga-lembaganya,’’ ujar Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif Palestine Liberation Organization (PLO).*
