Hidayatullah.com —Selain akan mengunjungi rakyat Gaza di Palestina, anggota Komisi I DPR RI urusan Pemerintahan Bidang Luar Negeri juga telah dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah dan Parlemen Palestina di Tepi Barat.
Pertemuan yang dinilai sangat penting itu dalam rangka untuk membahas rencana pengajuan Palestina sebagai anggota penuh di Dewan Keamanan PBB bulan Desember mendatang. Juga menindaklanjuti rencana pendirian kantor perwakilan Indonesia di Palestina sebagai cikal bakal Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina, demikian dikatakan kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Muhammad Najib.
“Rencana pertemuan dengan Parlemen Palestina sudah mendapat konfirmasi dari kedutaan besar besar Palestina di Indonesia di Jakarta. Dubes Fariz Mehdawi sendiri yang akan mengantar langsung rombongan Komisi I DPRI untuk bertemu parlemen Palestina di Tepi Barat,” kata Muhammad Najib dalam perbincangan dengan hidayatullah.com, Rabu (21/11/2012).
Kata Najib, pertemuan dengan Abbas dinilai sangat penting terkait juga dengan bagaimana rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah untuk perjuangan rakyat Palestina ke depan.
Kunjungan itu juga untuk membahas rencana pengajuan Palestina sebagai anggota penuh di Dewan Keamanan PBB bulan Desember mendatang.
“Sehingga Indonesia diharapkan dapat menggalang kekuatan internasional baik skala regional Asean maupun skala global lewat gerakan non-blok untuk mendukung independensi negara Palestina,” tambah Najib.
Pertemuan dengan parlemen Palestina dan Presiden Abbas, lanjut Najib, untuk menindaklanjuti rencana pendirian kantor perwakilan Indonesia di Palestina sebagai cikal bakal Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Palestina. Karena sampai hari ini Indonesia belum memiliki KBRI di negeri para Nabi tersebut.
“Memang sampai saat ini masih ada kendala-kendala tekhnis. Kita berharap kedatagan kami ini sekaligus untuk membuka kembali cikal bakal KBRI kita di Palestina,” terangnya.
Berkunjung di wilayah konflik, kemungkinan-kemungkinan terberat pun telah dipertimbangkan matang-matang dan siap dihadapi rombongan anggota DPR bidang hubungan luar negeri ini.
“Risiko. Namanya wilayah konflik, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Tetapi kita tentu berusaha berhati-hati dan berkoordinasi kepada semua pihak sehingga betul-betul dalam perjalanan ini sesuai dengan harapan,” kata Najib memungkasi.*