Hidayatullah.com— Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran mengatakan, meski sampai saat ini Panitia Kerja (Panja) Kurikulum masih berjalan, namun pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) diharapkan menyiapkan buku pelajaran kurikulum dengan hati-hati dan cermat dan tidak asal jadi.
“Saya minta Kemendikbud untuk menjaga kualitas buku penunjang Kurikulum Baru. Jika Mendikbud tetap memaksakan kehendaknya untuk tetap melaksanakannya walaupun sampai saat ini Panja Kurikulum masih berjalan. Jangan sampai Kemendikbud mengabaikan kualitas buku pelajaran, mengingat singkatnya waktu untuk penulisan buku dan penyiapan dummy-nya,” demikian kata Herlini Amran dalam rilisnya yang dikirim ke hidayatullah.com, Rabu (29/01/2013).
Legislator perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Kemendikbud untuk jangan sampai membuat sesuatu karena permasalahan ‘kejar tayang’
“Pengamatan saya selama ini, Kemendikbud belum memiliki pengalaman mencetak buku untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru secara nasional. Seringkali buku terbitan pemerintah ini hanya jadi pajangan di perpustakaan, jarang dijadikan rujukan utama para siswa maupun guru. Alasannya klasik, kurang menarik dan bobotnya kalah dibanding buku-buku terbitan swasta,” ujarnya.
Herlini menghawatirkan jika dalam 2 bulan waktu untuk melakukan penyusunan buku pelajaran kurikulum 2013 bisa memenuhi standar ideal. Padahal menurutnya, idealnya penyusunan buku berkualitas memerlukan 6 hingga 8 bulan sampai layak terbit. Belum lagi jika muncul usulan perombakan materi buku di tengah jalan
“Konsepsinya saja belum disetujui Panja Komisi X DPR RI. Selain masih menuai kritikan pakar dan praktisi pendidikan di tanah air,” ujarnya mengutip pendapat Direktur Politeknik Media Kreatif Jakarta, Bambang Wasito Adi saat Rapat Dengar Pendapat di Ruang Rapat Komisi X DPR RI , Senin (28/1/2013).
Karena itu, Herlini menyarankan kepada Kemendikbud agar rencana pengadaan buku ini Jangan tergesa-gesa.
“Jangan sampai kecurigaan publik selama ini benar terjadi, bahwa kurikulum baru tidak lebih dari proyek buku baru,” ujarnya.
Herlini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan proyek pembuatan buku pelajaran kurikulum baru yang sudah diajukan anggarannya 1 triliun lebih.
“Anggaran sebesar itu memang layak dikritisi. Saya pribadi memandang, di era digital ini semestinya Kemendikbud memaksimalkan metode pembelajaran media digital, kenapa masih merepotkan penerbitan buku? Sayangya, Pak Menteri menyatakan transisi pada buku sekolah elektronik (BSE) sebagai program buku murah dari pemerintah,” ajak herlini.*
