Hidayatullah.com–Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Kehumasan dan Tatakelola Pemerintahan, Sapto Waluyo, menyambut peluncuran BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) dengan optimistis.
“Bagi Kemensos ini merupakan prestasi sekaligus tantangan, karena berdasarkan UU SJSN (nomor 40/2004), UU BPJS (24/ 2011), dan UU Penanganan Fakir Miskin (13/2011), Mensos yang tetapkan Penerima Bantuan Iuran dari golongan tak mampu. Jumlahnya 86,4 juta warga dengan anggaran Rp 19,93 triliun,” ujar Sapto dalam rilisnya yang dikirim ke hidayatullah.com, Kamis (02/01/2014).
Mensos telah menandatangani Permensos nomor 146 dan 147/HUK/2013 per 23 Desember 2013 tentang kriteria fakir miskin dan penetapan PBI.
Baca Juga
“Disamping 86,4 juta warga yang selama ini dicover Jamkesmas, Mensos menyatakan 1,8 juta warga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang harus diprioritaskan dalam proses validasi selama 6 bulan ke depan. Karena mereka selama ini tinggal di panti/rumah singgah atau terlantar seperti anak jalanan, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan,” jelas Sapto.
Pasien Miskin
Sebelumnya, pasca meluncurkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Bogor, Jabar, Selasa (31/12/2012), oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pemerintah mengumumkan seluruh rakyat mendapatkan perlindungan terhadap masalah kesehatan.
BPJS Kesehatan juga diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2014.
Melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, SBY berharap tidak ada rakyat yang ditolak oleh rumah sakit karena alasan biaya, karena per 1 Januari 2014 ini, seluruh masyarakat miskin kini dijamin seluruh kesehatannya oleh pemerintah.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
