Hidayatullah.com—Harapan warga kota Surabaya agar bisa menutup lokalisasi maksiat Gang Dolly tinggal selangkah lagi setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga menyetujui 100 persen rencana Pemerintah Kota Surabaya atas penutupan tempat tersebut.
“Program untuk penutupan lokalisasi ini sebenarnya untuk seluruh Jatim, tapi terus terang di daerah lain tidak seperti di Dolly,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa lalu.
Penutupan lokalisasi yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara tersebut merupakan wewenang Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim mendukungnya penuh.
“Dijadikan apa nantinya bekas lahan lokalisasi itu terserah Pemkot, semisal untuk Masjid atau apapun,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo dikutip Antara.
Sementara itu, Pemprov Jatim juga mengaku telah menerima surat resmi dari Pemkot Surabaya berupa surat permohonan bantuan modal untuk Keluarga Rentan Sosial di Dolly sebesar Rp5 juta. Surat bernomor 462.3/1922/436.6.15/2014 tertanggal 2 April 2014 sudah diterima Pemprov dan ditidaklanjuti.
Baca Juga
“Kami sudah mengirim jawaban untuk Pemkot melalui surat nomor 460/6987/031/2014 tanggal 10 April lalu namun hingga kini belum ada jawaban,” Kata kepala Biro Kesejateraan Rakyat, Ratnadi Ismaon.
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya mengajukan dana bantuan stimulan tersebut untuk 311 mucikari yang saat ini masih beroperasi di Dolly. Pemprov Jatim melalui suratnya mensyaratkan ke Pemkot Surabaya untuk melakukan verifikasi pendataan.
“Kami harus melakukan verifikasi terlebih dahulu bersama Pemkot agar data benar-benar valid sebelum dana stimulan kita berikan,” kata Bibing, sapaan akrabnya.
Menurut dia, target Pemkot menutup lokalisasi Dolly pada Juni atau sebelum bulan Ramadhan tahun ini layak didukung dan harus terealisasi. Diakuinya, proses awal pendataan tidak semudah membalik telapak tangan.
“Apalagi jumlah mucikari yang terdata saat ini sudah berkembang. Dari jumlah 292 mucikari pada 2011 sekarang menjadi 311. Jadi kami harus ekstra hati-hati juga dalam melakukan verifikasi,” katanya.
Tim verifikasi sendiri sudah terbentuk yakni dari Biro Kesra Pemprov Jatim, Dinas Sosial Pemkot Surabaya, Bagian Kesra Pemkot, kemudian Camat dan Lurah setempat.
Selain bantuan untuk mucikari, dari Kementerian Sosial juga akan ada bantuan modal usaha untuk para wanita tuna susila sebesar Rp3 juta per orang. Di luar dana bantuan usaha tersebut, lanjut dia, masih ada bantuan lain beruntuk transport dan jatah hidup.
Sudah 22 lokalisasi ditutup
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan bahwa ia telah bertemu pihak Kementerian Sosial (Kemensos) Indonesia untuk memastikan bahwa anggaran untuk rehabilitasi Dolly selesai sebelum tempat prostitusi itu ditutup pada bulan Juni.
Sebelumnya, Tri Risma juga telah menutup ada empat lokalisasi di bawah wilayah Pemkot Surabaya. Tempat-tempat itu diantaranya Sememi, Morokrembangan, Klakahrejo, dan Dupak Bangunsari.
Pihak Pemprov Jatim juga mengklaim telah menutup 22 lokalisasi di seluruh Jawa Timur berhasil. Dari 47 lokalisasi saat ini hanya tersisa 25 tempat yang beroperasi.
Menurut Kepala Biro Kesejateraan Rakyat Setdaprov Jatim Ratnadi Ismaon mengatakan, program penutupan lokalisasi di seluruh Jawa Timur bakal tuntas pada tahun ini. Termasuk salah satu lokalisasi yang cukup fenomenal, yakni Gang Dolly.
“Skema penutupan total lokalisasi di Jatim secara serentak di Jatim harus terlaksana tahun ini. Kami yakin program ini akan berhasil, karena dari 47 lokalisasi di Jatim kini hanya tinggal 25 saja yang belum ditutup,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, skema penutupan itu juga diikuti oleh sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur seperti, Madiun, Lumajang, Nganjuk dan Banyuwangi. Bahkan saat ini, Kabupaten Lamongan dan Gresik sudah tidak memiliki lokalisasi.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya pernah menargetkan penutupan lokalisasi di Surabaya, khususnya Dolly dan Jarak, dilakukan sebelum bulan Ramadhan 2014 ini.*
