Hidayatullah.com–Keinginan Presiden RI Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim nampaknya perlu dikaji ulang, serta harus cermat dan tak asal bicara. Sebab ini menyangkut kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya.
Apa yang diminta Joko Widodo agar terlaksana keinginan tersebut pun bagi kalangan akedemisi terlalu mengada-ngada dan tidak realistis.
“Bahkan tidak akan selesai dalam jangka waktu lima tahun untuk membentuk sebuah Negara Maritim. Tidak realistis,” demikian diucapkan Prof. Dr. Ir. H. Tridoyo Kusumastanto, M.Sc., Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan di dalam acara diskusi “Realistiskah Pembangunan Poros Maritim?” hari Rabu (26/11/2014) yang diadakan Institut Peradaban di Wisma Intra Asia Jl Soepomo No. 58 Tebet Jaksel.
Menurut Tridoyo, ide Jokowi, demikian panggilan akrab Joko Widodo tersebut sangat sulit terlaksana jika di dalam UU tidak mengatur tegas.
Agar dapat terlaksana, menurutnya UU yang ada segera diamandemen. Dan letakkan dengan jelas agenda Negara Maritim.
Baca Juga
“Amandemen Undang-undang. Dan letakkan di sana (Negara Maritim),” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan Unhalu, Kendari Prof. Dr. Laode Masihu Kamaluddin, M.Sc, M.Eng mengatakan, untuk mendorong terciptanya poros Maritim, perlu mengundang investor yang baik. Kontraktor pun, atau yang menjalani proses tercipta poros maritim agar diberikan porsi yang seimbang, tidak hanya diberikan hak dominasi oleh kontraktor China. Jepang dan Korea pun patut diberikan kesempatan besar.
“Porsi paling besar diberikan oleh China. Sedangkan Jepang dan Korea kok hanya dijadikan sub kontraktor,” kata Prof. Laode.
Kendala yang paling sangat penting menurut Laode ialah biaya. Menurut Prof. Laode, biaya Rp. 70 triliun saja takkan cukup untuk menyambung seluruh kepulauan yang dimiliki Indonesia.
“Biaya Rp. 70 triliun pun sangat kecil untuk bangun pelabuhan antar Indonesia,” tambahnya.
Acara ini juga dihadiri Mantan KSAL, Purnawirawan Achmad Soetjipto.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
