Hidayatullah.com- Dewan Pers Indonesia Priambodo RH menyebutkan ada beberapa mekanisme yang harus diperhatikan media siber mengutip berita dari media-media asing yaitu pertama mencari sumber media asing yang kelasnya kantor berita resmi.
Sebab, lanjutnya, tugas media sekelas kantor berita resmi atas nama kode etik bisnis media tersebut adalah menyajikan berita-berita yang sudah teruji fakta, narasumber maupun datanya.
“Media-media itu seperti Reuters, AFP atau intinya kantor-kantor berita resmi yang bisa dicek di google adalah bisa kita sebut official news agency atau official news services,” kata Priambodo kepada hidayatullah.com saat ditemui di Gedung Dewan Pers Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, belum lama ini.
Priambodo menjelaskan bahwa sebagai news agency, media tersebut membawa nama negaranya yaitu membawa kebenaran di negaranya bukan pemerintah.
Misalnya, BBC bisa jadi waktu terjadi perang teluk pernah menyatakan bahwa kebijakan perdana menterinya saat itu salah dengan mengatakan kenapa harus ikut-ikutan Bush menyerang Iraq karena menyimpan senjata pemusnah massal dan ternyata tidak terbukti bahwa ada senjata pemusnah massal Irak.
Baca Juga
“Nah, BBC menuliskan berita itu untuk membawa suara negaranya.”
Kedua, kata Priambodo, news services yaitu kantor berita yang mengatas namakan kredibiltasnya melayani penjualan informasi atau pemberitaan yang tetap mematuhi kode-kode etik jurnalistik secara ketat, seperti CNN dan sejenisnya.
“Jadi, buat saya juralistik itu termasuk kejelian wartawan untuk memilih narasumber kantor berita atau sunber berita asing yang lembaganya harus kredibel,” tutur Priambodo.
Bagi media-media nasional yang saat tragedi mina mengutip informasi dari media-media asing yang nggak jelas kredibiltasnya, Priambodo menyebut mudah-mudahan media tersebut termasuk media yang tidak punya uang untuk membeli copyright sebab informasi dari sumber kantor media resmi itu ada copyright-nya, sebagai ganti biaya untuk mencari fakta yang teruji, narasumber yang credible dan capable serta acuan data yang akurat.
Priambodo mengingatkan bukan cuma mengejar kecepatan saja. Kecepatan tanpa keakuratan fakta sama saja percuma, akhirnya justru yang muncul dari sebuah pemberitaan adalah sebuah kebohongan dan tidak memberi kebermanfaatan kepada publik.
“Kalau begitu, buat saya itu media ingin bunuh diri. Maksudnya, media tersebut memberitakan sebuah informasi yang tidak benar hanya untuk mengejar kecepatan dan ternyata informasinya salah lalu membuat berita ralat. Kalau sering membuat berita ralat otomatis itu akan mengurangi kepercayaan pembaca untuk membeli. Kalau sudah seperti itu lambat laun bisa membuat media tersebut kolaps (bunuh diri),” jelas Priambodo.
Sebab, menurut Priambodo seseorang ingin membaca sebuah media itu karena kepercayaan terhadap keshahihan informasi yang disajikan, bukan justru meyajikan gosip dan sejenisnya.
Kalau andaikan kelas berita resmi news agency maupun news sevices ada yang meralat beritanya maka, kata Priambodo, wartawan harus melakukan pemantauan secara jeli dan terus menerus.
Misalnya tragedi Mina kemarin termasuk running news di mana peristiwa sampai saat ini belum selesai itu harus terus dipantau perkembangannya oleh wartawan.
“Peristiwa yang disebut selesai itu hanya liputan pengadilan, ada vonis, banding dan kasasi atau sering disebut dengan fakta hukum.”
Sementara fakta jurnalistik sendiri tidak pernah berhenti dan menyangkut korban, kalau jumlah korban bertambah itu lumrah tetapi kalau berkurang aneh dan tidak boleh terjadi seperti itu dalam juralistik. Maka harus shahih siapa (narasumber) yang mengatakan dan datanya bersumber dari mana.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
