Hidayatullah.com- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah menilai apa yang dilakukan pemerintah belum masuk dalam agenda yang konkret dalam penyelesaian masalah ekonomi yang selama ini dihadapi bangsa Indonesia.
Wakil Ketua MEK Bidang Kebijakan Ekonomi Mukhaer Pakkanna, mengatakan, tahun 2015 ini jika dianalisa pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk menguatkan fundamental ekonomi. Mulai dari paket kebijakan untuk memperkuat rupiah (Maret 2015) hingga paket ekonomi pertama (Mei 2015), paket kedua (September 2015), dan paket ketiga (5 Oktober 2015).
Pada paket pertama dan kedua, Mukhaer menilai, kebijakannya masih bersifat makro dan belum memiliki “daya pukul” dalam jangka waktu singkat, sehingga tidak efektif dalam mendongkrak fundamental ekonomi.
“Hal ini terbukti dengan nilai kurs rupiah masih terpental, IHSG masih kelimpungan, investor asing belum tertarik masuk, eksportir masih kebingungan menghadapi regulasi dan pasar internasional,” ujar Mukhaer dalam rilisnya kepada hidayatullah.com, Ahad (11/10/2015).
Sementara paket ketiga, menurut Mukhaer, perangkat kelembagaanya untuk implementasi program masih fragile dan masih terkesan berorientasi pemihakan kepada korporasi menengah dan besar. Untuk itu, diperlukan penyikapan yang jelas terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang selama ini disebut stimulus.
Baca Juga
“Sementara di satu sisi, pemihakan terhadap usaha mikro kecil dan mengengah (UMKM), tampaknya belum masuk agenda konkret. Padahal, pelaku usaha sejatinya dan mampu menyelamatkan badai krisis adalah pada usaha UMKM.”
Dengan realitas tersebut, Muhammadiyah mengusulkan, agar pemerintah perlu melakukan arah kebijakan pertama, penguatan lembaga keuangan mikro, terutama yang berorientasi di perdesaan. Perlu ada regulasi untuk menjaga kesinambungan arus kesehatan finansial LKM (terutama bagi BMT/BTM) yang murah akan mereka berhadap langsung dengan nasabah grass root.
Kedua, penguatan basis ekonomi rumah tangga, terutama kaum perempuan. Untuk mengurangi dampak kemiskinan, alokasi pembiayaan atau modal usaha maka perlu difokukan pada nasabah perempuan. Dan ketiga, penguatan ekonomi rumah tangga pertanian, nelayan (pesisir), dan kelompok usaha rentan (mikro).
“Dengan arahan yang demikian, kami menyakini pemerintah mampu memberikan terobosan untuk keluar dari permasalahan ekonomi bangsa saat ini,” pungkasnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
