Hidayatullah.com– Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kecenderungan pemerintah yang terjebak pada pembangunan proyek ambisius yang berlebihan dan terkesan sekadar kepentingan “bagi-bagi” proyek, justru dinilai semakin memperburuk stigma lemahnya kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
“Semisal proyek listrik 35.000 MW tetap akan dilakukan, meski diakui pemerintah sendiri akan merugikan PLN,” kata Yusril dalam konpers bertajuk “Setahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK” yang digelar di Markas Besar PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2015) siang.
Sebab, menurut Yusril, kalau 35.000 MW dilaksanakan sampai 2019, maka akan ada kapasitas lebih dari 21.000 MW. Sementara dalam kesepakatan pembelian dengan swasta, PLN harus membayar 25 persen, dipakai atau tidak dipakai dan itu akan membuat PLN mengalami kesulitan harus membayar excess power sebesar 10,763 milliar dollar AS.
“Belum lagi proyek KA ‘Super Cepat’ Jakarta-Bandung yang sama sekali tak ada urgensinya dengan kesulitan ekonomi sesungguhnya yang sedang kita hadapi sekarang ini,” ujar Yusril.
Tetapi, sebaliknya justru akan menambah beban utang baru kepada BUMN yang terlibat proyek ini, karena biaya pembangunan kereta cepat sebesar 78 triliun itu bukan berasal dari pengalihan subsidi BBM seperti yang sering diungkapkan pemerintah, melainkan setoran equity 25 persen konsorsium 4 BUMN senilai hampir 19 triliun.
Baca Juga
“Sementara sisanya 75 persen berasal dari pinjaman China kepada 4 BUMN tersebut yang harus dilunasi selama 60 tahun,” ungkap Yusril.
Menurut Yusril, secara umum kinerja dan kebijakan pemerintah Jokowi-JK dalam satu tahun ini sesugguhnya belum menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan kepada keadaan yang lebih signifikan. Lemahnya, pemerintahan saat ini terlihat dari berbagai kegaduhan yang muncul di tengah-tengah anggota kabinetnya sendiri.
“Celakanya secara atraktif seringkali sang presiden terkesan menyederhanakan semua persoalan yang timbul, mulai dari koordinasi, manajemen hingga kebijakan yang ditempuh justru menimbulka persoalan baru yang sudah seharusnya tak perlu muncul,” demikian tandasnya.
Turun hadir dalam konpers di antaranya Jurhum Lantong (Sekjend DPP PBB), Jamaluddin Karim (Ketua Harian DPP PBB), Yusril Ihza Mahendra (Ketum DPP PBB), MS Kaban, M.Si (Ketua Dewan Syuro DPP PBB) dan Apriani Syahnoor (Ketua DPP PBB).*
