Hidayatullah.com– Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof. Din Syamsuddin menyatakan, perjuangan dan aktivitas politik harus bermuara pada tujuan bernegara. Sebagaimana yang telah diletakkan para pendiri bangsa yang di dalamnya banyak tokoh Islam.
“Yakni sebagaimana telah dirumuskan dalam kata-kata ‘Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur’,” ujarnya pada Rapat Pleno VIII Wantim MUI Pusat bertema “Umat Islam dan Masalah Kepemimpinan Bangsa dan Negara” di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (18/05/2016).
Meskipun, kata dia, saat ini terjadi dinamika perubahan sosial politik, terutama sejak era reformasi, seperti amandemen konstitusi yang berbeda.
“Yang menurut banyak kalangan (perubahan itu) tidak pas dengan Undang-undang Dasar 1945 yang awal. Ditambah juga pemerintah yang menerapkan prinsip demokrasi liberal,” ungkapnya.
Din menilai, dampak dari kebijakan politik di Indonesia saat ini, telah terjadi penyimpangan dalam kehidupan berbangsa, secara ekonomi, sosial dan budaya.
Baca Juga
“Dalam hal ekonomi misalnya, dikarenakan tidak adanya undang-undang tentang sistem perekonomian itu sendiri. Maka menjadi bebas, terbuka, dan liar. Nah, inilah gejala kapitalisme yang berdampak ke seluruh dimensi kehidupan bernegara,” jelas Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini.
Kondisi inilah, menurut Din, yang sedikit banyak membawa implikasi terhadap kebangsaan dan kenegaraan.
Untuk itu, terangnya, umat Islam sebagai kelompok mayoritas perlu melakukan evaluasi dan harus memiliki satu visi yang sama dalam perjuangan politik. Guna meluruskan penyelewengan terhadap tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945 awal dan Pancasila.
Turut hadir sebagai pembicara pada kesempatan itu, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqie serta Pimpinan Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva.*
