Hidayatullah.com – Musyawarah Kerja Nasional II Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) melahirkan beberapa poin rekomendasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam menyatakan, diantara rekomendasi tersebut adalah Parmusi mengusulkan tokoh Masyumi, Mr. Mohamad Roem untuk menjadi pahlawan nasional.
“Mukernas memutuskan agar Parmusi membentuk panitia kerja pengusul untuk Mr. Mohamad Roem menjadi pahlawan nasional,” ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (04/10/2016).
Mr. Mohammad Roem sendiri selain menjadi tokoh Masyumi, beliau adalah seorang ahli diplomasi, yang juga pernah menjabat sebagai menteri dalam negeri di Kabinet Sjahrir III, menteri luar negeri selama Kabinet Natsir, menteri dalam negeri selama Kabinet Wilopo, dan wakil perdana menteri semakin selama Kabinrt Ali Sastroamidjojo II.
Selain itu, rekomendasi lainnya, sambung Usamah, tentang pemilukada serentak. Parmusi mendorong kepada seluruh anggota dan kader untuk memilih kepala daerah muslim, karena kesamaan akidah dan keimanan.
Baca Juga
Selanjutnya, rekomendasi bersifat eksternal, antara lain, terang Usamah, dalam hal globalisasi ekonomi dalam bentuk perdagangan bebas seperti AFTA, CAFTA, MEA, dan Trans Pasific Partnership.
“Kami mendesak pemerintah menghapus kebijakan Trans Pasific Partnership. Juga melakukan pengkajian ulang terhadap kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean, karena menurut kami hal itu memiliki dampak negatif kepada aktivitas ekonomi mikro di tanah air,” jelasnya.
Kemudian, tambahnya, juga mengenai mengenai Tax Amnesty. Usamah berkesimpulan, pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan tax amnesty yang sesuai dengan ide, gagasan, dan maksud diberlakukannya tax amnesty itu sendiri.
“Seperti kita tahu, gagasan awal lahirnya UU Tax Amnesty adalah bagaimana pemerintah mampu menarik aset kekayaan perusahaan dalam negeri yang terparkir di luar negeri untuk ditarik. Tapi kenyataannya tax amnesty sudah agak menyimpang dari gagasan semula, yang justru menyasar rakyat bahkan pengusaha mikro,” paparnya.
Adapun poinnya lainnya, Parmusi mengusulkan adanya gerakan Revolusi Akhlak, dan evaluasi terhadap sistem waiting list pada penyelenggaraan ibadah haji.
Mukernas II Parmusi sendiri digelar pada 1-4 Oktober 2016 dan dihadiri oleh ratusan peserta dari 26 wilayah provinsi dan 416 daerah kabupaten/kota.*
