Hidayatullah.com– Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Ash-Shidiqie menyatakan, partai politik tidak hanya bekerja ketika pemilihan umum (pemilu).
Fungsi partai politik, sebutnya, juga harus memberikan pendidikan politik kepada rakyat.
“Maka sebaiknya semua pimpinan partai terus menerus memelihara komunikasi publik untuk meluruskan dan lain-lain,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Baca: Tifatul Sembiring: Kekacauan Terjadi Lantaran Satu Mulut yang Tak Hati-hati
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Kantor ICMI di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (09/08/2017), menyikapi situasi perpolitikan terkini di Indonesia.
Pimpinan partai pun, pesannya, agar tidak juga menyampaikan pendapat-pendapat yang sifatnya tidak berfaedah.
Baca Juga
“Biar rakyat dalam hal ini menjadi kaya akan referensi,” tutur Jimly.
Ia juga menyampaikan agar para pemimpin lebih berhati-hati dalam berbicara.
“Maka berbicaralah yang baik atau diam saja, itu yang lebih baik,” pungkasnya.
Baca: Demokrat Sesalkan Pidato Kader NasDem: Pernyataan Viktor Sangat Tendensius, Mendzalimi
Situasi perpolitikan terkini, diketahui, lagi dihangatkan dengan kasus penggalan pidato provokatif kader sekaligus petinggi Partai NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat.
Awal Agustus lalu, Viktor yang juga Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menuduh 4 partai, secara eksplisit Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN, sebagai partai pendukung berdirinya “negara khilafah” dan karena itu tidak boleh didukung. Bahkan pendukung khilafah disamakannya dengan PKI pada 1965 yang layak dibunuh.
“Dan celakanya, partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga,” imbuhnya dalam pidato di Kupang, NTT itu.
Ia pun menuding, orang yang mendukung keempat partai tersebut berarti mendukung penggantian NKRI dengan “negara khilafah”.
Baca: Berjargon “Saya Pancasila” tapi Mengumbar Ujaran Kebencian, Sindir HNW
“Mengerti negara khilafah? Semua wajib shalat,” tuding Viktor lagi. “Negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus shalat.”
“Saya tidak provokasi…,” klaimnya kemudian. Lalu berkata, “… nanti negara hilang kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh,” ungkapnya disambut tawa banyak hadirin di depannya.
“Ingat dulu PKI 1965? Mereka tidak berhasil, kita yang eksekusi mereka,” tambah politikus kelahiran Kupang ini.* Ali Muhtadin
