Hidayatullah.com– Terkait kekerasan yang terus terjadi di Myanmar atas etnis Rohingya, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) juga mendesak pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan perannya lewat ASEAN.
“Agar melahirkan kebijakan ASEAN (resolusi) untuk penguatan demokrasi di Myanmar,” ungkap Ketua Umum Bidang HAM Peradi, Haris Azhar, di Kantor Peradi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (05/09/2017).
Serta, lanjutnya, peran dalam upaya untuk mengakhiri tragedi Rohingya dan mencegah terulangnya kembali kekerasan oleh pasukan keamanan dan militer Myanmar, dan peran dalam penanganan pengungsi secara bersama.
Azhar juga mendesak pemerintah Myanmar untuk membuka akses Tim Pencari Fakta (TPF) yang dibentuk oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna melakukan penyidikan secara objektif dan independen.
Baca: Muhammadiyah Desak PBB, ASEAN, dan Mahkamah Internasional Tindak Tegas Myanmar
Baca Juga
Selain itu, Azhar juga meminta agar pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk terus mengabarkan informasi terkait tragedi kemanusiaan atas Rohingya.
“Melalui berbagai media resmi sebagai bentuk informasi publik,” imbuhnya.
Sedangkan kepada publik, katanya, Permadi mengimbau agar tidak mudah menerima informasi yang beredar di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Sehingga berpotensi memperkeruh suasana dan menghambat upaya dialog yang sedang dibangun serta menghindari adanya upaya politisasi isu SARA di dalam negeri,” pungkasnya.* Ali Muhtadin
