Hidayatullah.com– Menurut Kementerian Luar Negeri RI, seiring dengan pulihnya situasi di Marawi dan kembalinya masyarakat ke kota tersebut, langkah penting berikutnya adalah melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur, re-integrasi, penyelesaian akar permasalahannya, serta penguatan kerja sama guna mencegah terulangnya kembali tragedi seperti yang terjadi di Marawi, Filipina.
Dalam konteks ini, Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung proses rekonstruksi dan pembangunan di Marawi.
“Indonesia menunggu Pemerintah Filipina untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan bagi upaya rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Menlu Retno dalam siaran pers diterima hidayatullah.com di Jakarta, Senin (13/11/2017).
Selain rekonstruksi dan pembangunan infrastruktur, salah satu fokus dukungan Indonesia terkait dengan sektor pendidikan dan deradikalisasi. Hal ini dinilai sejalan dengan keinginan Pemerintah Filipina untuk mengembangkan toleransi melalui pendidikan.
Menyambut hal ini, Indonesia menyampaikan kesiapannya membantu pengembangan kurikulum pendidikan agama, pengiriman ulama untuk menyebarkan nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin melalui madrasah, serta menyediakan lebih banyak beasiswa untuk para pelajar dan mahasiswa asal Marawi.
Pada bagian lain, Menlu RI juga menyebutkan pengalaman Indonesia dalam melakukan deradikalisasi.
“Indonesia siap berbagi pengalaman dengan Filipina dalam proses deradikalisasi dan reintegrasi di Marawi,” aku Menlu Retno.
Guna meningkatkan keandalan dan profesionalisme aparat keamanan dan penegak hukum, Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Jakarta Centre for Law Enfocement Cooperation (JCLEC) untuk memberikan pelatihan bagi para penegak hukum dan aparat keamanan, dengan kurikulum yang didesain sesuai kebutuhan (tailor-made).
Secara khusus, katanya Menlu Filipina menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan bantuan Indonesia dan Malaysia dalam pembebasan kota Marawi.
Mengingat semakin kompleksnya tantangan keamanan, termasuk mencegah terulangnya situasi seperti di Marawi, Indonesia telah berinisiatif menyampaikan draf Rencana Aksi (Plan of Action) beserta peta jalan (Road Map), yang secara sistematis memuat aktivitas kongkret kerja sama Trilateral.
Kegiatan kongkret ini jelasnya terbagi menjadi tiga bagian, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Kedua dokumen ini selanjutnya akan dibahas secara lebih mendalam dalam Pertemuan Trilateral berikutnya, yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia awal tahun depan.
Pertemuan Trilateral ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Trilateral sebelumnya pada Juni lalu. Kerja sama antara Indonesia, Malaysia dan Filipina ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan terorganisir lintas negara, terutama terorisme, khususnya di Laut Sulu dan Sulawesi.*