Hidayatullah.com– Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengkritisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti, terkait pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia.
Daripada mengkritisi kebijakan itu, Luhut dinilai sebaiknya mengkritisi kebijakan lain Menteri Susi, yaitu terkait sektor produksi perikanan.
“Menurut saya, ada dua hal yang berbeda antara upaya penegakan hukum dengan upaya peningkatan produksi,” ujar anggota Komisi IV Fraksi Partai Persatuan Pembanguan (FPPP) DPR RI, Zainut Tauhid Sa’adi, dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Kamis (11/01/2018).
Untuk penegakan hukum, jelas Zainut, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, suatu kebijakan harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk law enforcement (penegakan hukum) untuk menjaga kedaulatan laut bangsa Indonesia.
“Sedangkan untuk peningkatan produksi, seharusnya Pak Luhut lebih mengkritisi kebijakan KKP yang justru banyak menghambat sektor produksi perikanan, yaitu berbagai peraturan menteri KP yang selama ini banyak menimbulkan kontroversi,” terang Zainut.
Baca Juga
Baca: Anggota Komisi IV: Polemik Menko Luhut – Menteri Susi Tak Elok
Diketahui, sebelumnya, terjadi polemik antara Menko Luhut dengan Menteri KP Susi soal pembakaran dan penenggelaman kapal asing.
Zainut menilai, seharusnya hal tersebut tidak perlu terjadi. Di samping dapat menimbulkan kegaduhan, juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antarkementerian dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
“Sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Apalagi subyek hukumnya adalah kapal asing (WNA). Hal tersebut juga bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum,” ungkapnya.*
Baca: Fadli Zon: Indikator Keberhasilan Pembangunan adalah Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
