Hidayatullah.com– Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Junaidi Auly, mengatakan, pemerintah daerah harus mengikutsertakan masyarakat dalam pengembangan perekonomian daerah.
“Pemerintah daerah dan masyarakat harus beriringan dalam melihat potensi sumber daya daerah yang nantinya bisa dikembangkan dan perekonomian bisa terus tumbuh dengan bersinerginya antara pemda dengan masyarakat,” ungkap Junaidi dalam agenda Seminar Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) tentang peran dan tata kelola kantor perwakilan BI dalam pengembangan Ekonomi di Daerah di Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, Senin (23/04/2018).
Baca: Zakat Berpotensi Besar Jadi Sumber Pembiayaan Ekonomi dan Pembangunan
Data BPS 2017 kutipnya mengatakan, terdapat beberapa hasil pengembangan ekonomi yang belum optimal. Misal kemiskinan di Lampung yang persentasenya masih di atas nasional, yaitu mencapai 13,69 persen dan nasional 10,22 persen. IPM yang masih di bawah rata-rata nasional dimana IPM Lampung hanya 67.81 sedangkan nasional 70.81.
Permasalahan hal yang sama pada sisi konsistensi pertumbuhan ekonomi lampung 2017 di bawah nasional, yaitu hanya 5.31 dan nasional 5.19. Hal yang menarik, menurutnya, ketika target nasional tidak tercapai, namun Lampung jauh lebih baik dari target nasional.
Selanjutnya inflasi khususnya pada Bandar Lampung dimana melonjak menjadi 3.61 persen pada tahun 2017, bandingkan tahun 2015 3.35 persen.
Baca: CIDES: Perencanaan Pembangunan Perlu Sesuaikan Perubahan Iklim
“Dilihat dari data tersebut, meindentifikasikan bahwa masih terdapat masalah dalam kinerja-kinerja ekonomi atau sosial daerah, dimana hal ini akan menjadi tantangan ke depan dalam rangka perbaikan dari kinerja-kinerja tersebut,” ujar Anggota DPR Komisi XI ini dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com.
Selain itu, junaidi juga menekankan kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait, untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Lampung. Serta, mengoptimalkan koordinasi antar lembaga daerah agar program-program di daerah bisa berjalan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan.
“Kami meminta kepada pemerintah daerah agar lebih fokus mendorong kualitas SDM di Provinsi Lampung ini.
Tapi jangan hanya kualitas, sarana dan prasarana saja yang ditingkatkan, melainkan harus ada pemerataan kualitas SDM, karena masih terjadi ketimpangan antar kabupaten dan kota di Provinsi Lampung,” ujar Anggota Legislatif asal Lampung yang biasa disapa Bang Jun ini.
Bang Jun menegaskan, tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi daerah sangat diperlukan sinergitas antar lembaga di daerah seperti Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) BSBI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemda, perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/S).
Hal itu dalam rangka meminimalisasi ego sektoral dan meningkatkan kinerja ekonomi daerah.
“DPR terus mendukung peningkatan ekonomi daerah khusunya Provinsi Lampung sesuai dengan fungsinya yaitu legislasi, anggaran, pengawasan, serta tugas dan fungsi lainnya,” tutup Alumnus Pascasarjana Unila ini.*
