Hidayatullah.com– Rencana deklarasi relawan #2019GantiPresiden Jawa Timur (Jatim) yang akan dilaksanakan pada Ahad (12/08/2018) di Tugu Pahlawan, Surabaya, mendapat ancaman.
Hal ini tampak dari spanduk-spanduk yang terpasang di daerah Jatim, yang isinya menolak dan menentang deklarasi tersebut. Belum jelas siapa pelaku yang memasang spanduk itu.
Menanggapi adanya ancaman ini, salah seorang pengurus Keluarga Besar Rakyat Jatim (KBRJ), Isa Anshari, memandang, ancaman itu sebagai tanda ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
“Sehingga ini sangat jauh dari kesan sebagai bangsa Indonesia dan Pancasilais,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Rabu (08/08/2018).
Baca: Mobil Inisiator #2019Ganti Presiden Neno Warisman dikabarkan Diledakkan
Anshari menjelaskan, KBRJ tidak dalam posisi berpihak, tapi mengecam tindak kekerasan dalam berdemokrasi.
Baca Juga
Di hari yang sama dengan acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden Jatim nanti, KBRJ akan mendeklarasikan Kebudayaan Jatim “Merenda Aksara Nusantara, Merayakan Kembali Menjadi Indonesia”.
KBRJ akan menyampaikan pidato kebudayaan untuk menurunkan ketegangan. “Karena dengan kebudayaan kita kepingin berada pada posisi mendinginkan suasana,” ucap Anshari.
Baca: Diancam, Panitia: Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim Jalan Terus
Senada dengan Anshari, pemikir asal Surabaya, Rosdinsyah, menilai pihak yang mengancam deklarasi relawan #2019 GantiPresiden Jatim itu belum siap mengikuti proses demokrasi.
Dalam alam demokrasi, kata dia, deklarasi semacam itu merupakan hal biasa. “Tak perlu dilarang-dilarang,” ujarnya kepada hidayatullah.com.
Ia mengatakan, ekspresi politik adalah hal biasa dalam demokrasi.
“Ancaman itu hanya ada dalam sistem politik otoriter dan tak mengenal perbedaan ekspresi politik. Dan ancaman terhadap orang atau kelompok itu sudah dilarang menurut KUHP,” pungkasnya.* Andi
Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden di Batam Berjalan Tertib Damai
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
