Hidayatullah.com– Prof Din Syamsuddin kembali menyampaikan penegasan dan penekanannya atas kasus-kasus diskriminasi terhadap Muslim Uighur di China.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) menekankan kembali bahwa pemerintah Republik Indonesia harus angkat suara menyikapi kekerasan di negeri komunis tersebut.
“Penindasan, persekusi, dan berbagai tindak kekerasan atas Muslim Uighur di China adalah kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran hukum internasional yang nyata,” ujar Din dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Selasa (17/12/2018).
Baca: Fadli Zon: Indonesia Harus Bersuara Membela Muslim Uighur
“Seyogianya Pemerintah Indonesia bersuara,” imbuh Din.
“Jika tidak dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya Pemerintah Indonesia,” lanjutnya.
Baca Juga
Din mengingatkan bangsa ini agar tidak tinggal diam menyikapi kejahatan dan penindasan terhadap Muslim Uighur, sebab hal ini terkait dengan keimanan seorang Muslim.
“Jika kita masih diam juga, betapa lemahnya iman kita,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk… ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Jangan karena investasi kita jadi bungkam. Jangan karena takut lidah kita kelu,” pungkas Din.
Baca: Indonesia Diminta Berperan Lebih Strategis Hentikan Diskriminasi China atas Uighur
Sebelumnya, Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin, telah mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC).
Seperti diberitakan media massa internasional, Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China mengalami penyiksaan, pengucilan, dan pelarangan menjalankan ajaran agama.
Penindasan seperti itu, kata Din Syamsuddin, merupakan pelanggaran nyata atas Hak Asasi Manusia, dan hukum internasional. Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia.
“Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” ujar Din dalam pernyataannya di Jakarta diterima hidayatullah.com, Senin (17/12/2018).
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
