Hidayatullah.com– Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa agama dan negara sama-sama saling membutuhkan. Relasi keduanya adalah simbiosis mutualisme. Agama memerlukan wadah bangsa, kehidupan kebangsaan memerlukan nilai-nilai agama sebagai panduan, acuan di tengah kehidupan yang beragam.
“Karena bagaimanapun juga para penyelenggara negara perlu dikontrol, diimbangi dengan nilai-nilai agama, agar jalannya pemerintahan tidak kering,” kata Menag Lukman Hakim Saifuddin saat membuka Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu pekan ini yang acaranya berlangsung hingga Jumat (22/02/2019) hari ini.
Menurut Lukman, agama juga perlu dikontrol negara agar tidak terjerumus pada prilaku eksesif. Misalnya, karena klaim kebenaran dan lainnya.
“Di sinilah negara berperan sebagai pengontrol, agar agama selalu pada koridornya yang moderat,” tambah Menag.
Dialog yang digagas Ditjen Bimas Islam ini mengusung tema “Mengarusutamakan Islam Wasathiyah, Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah Bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan”. Acara selama tiga hari ini diikuti 300 peserta, dari unsur pejabat teknis Kemenag, Urais, Kankemenag se-Sulawesi, Penyuluh agama, dosen, mahasiswa, tokoh agama, dan unsur media.
“Agama Islam dengan kebangsaan seperti dua sisi mata uang, berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Islam sebagai ajaran yang kita yakini kebenarannya, memerlukan wadah, tempat di mana nilai-nilai itu bisa diaktualiasikan, agar mewujud dalam kehidupan keseharian, itulah negara bangsa ini,” papar Menag kutip laman resmi Bimas Islam Kemenag, Kamis kemarin.
Indonesia dinilai dunia sebagai bangsa religius. Tidak ada satupun suku bangsa di Indonesia yang tidak menjunjung tinggi nilai agama. Dan, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun lau, sebelum Indonesia berdiri.
Religiusitas Indonesia juga tercermin dalam kehidupan bernegara. Alenia ketiga pembukaan UUD 1945, secara ekplisit ditegaskan bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala. Presiden-Wakil Presiden, dan seluruh pejabat negara, semua mengawali masa jabatannya dengan bersumpah sesuai dengan agamanya.
“Jarang kita menemui negara di dunia ini, yang penyelenggaraan negaranya mengawali dengan sumpah atas nama Tuhan. Begitu arifnya para pendahulu, menempatkan agama yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Menag.
“Konstitusi kita, sangat sarat, penuh dengan nilai-nilai agama. Tidak hanya kosakata agama, tapi juga terma, diksi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan agama,” tambahnya.
Menag mengaku, sejak empat tahun terakhir, pihaknya terus mempromosikan moderasi beragama.
Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin dalam laporannya menyampaikan bahwa penegasan komitmennya untuk berada di garda terdepan dalam kampanye gerakan moderasi beragama. Hadir juga dalam dialog ini, KH Ma’ruf Amin, Tokoh Agama Sulawesi Selatan AGH Sanusi Baco, dan Rektor UIN Alauddin Makassar.*
