Hidayatullah.com– Penghargaan berupa gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo oleh Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD).
Hal itu akan dilakukan dalam acara Silaturahim Nasional (Silatnas) Pemerintahan Desa se-Indonesia pada 30 Maret-3 April. Acara ini diduga kampanye terselubung pihak paslon 01.
Rencana pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ ke Jokowi ini terus menuai kritik pedas.
Setiap peserta yang hadir pada acara itu dikenai biaya Rp 3 juta. Apabila dihitung sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Kades se-Indonesia sebanyak lebih dari 80.000,- hitungan kasar untuk acara ini uang yang dibutuhkan dari iuran peserta sekitar Rp 240 miliar, angka ini belum ongkos lainnya.
Kritikan datang antara lain dari mantan Politisi Partai Demokrat, Andi Arief. Ia menilai, mobilisasi seluruh kepala desa untuk menghadiri silatnas lebih baik diurungkan.
Baca Juga
“Mobilisasi seluruh kepala desa dengan decoy silaturahmi nasional untuk gelar raja pembangunan desa buat Pak Jokowi lebih baik dibatalkan, bukan hanya itu penipuan karena soal belum pantas bergelar, tetapi udang di balik modus sudah jadi gerundelan. Menghina Orde Reformasi,” tulis Andi Arief pada laman resminya, Jakarta, Rabu (20/03/2019).
Sedangkan, Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, Nizar Zahro juga meminta Capres petahana Jokowi setop mengklaim sebagai pihak yang paling punya andil terkait dana desa. Nizar menegaskan, dana desa bukanlah keputusan sepihak pemerintah karena sudah menjadi amanah undang-undang (UU).
Politikus Partai Gerindra itu menilai, selain perintah UU Desa, besaran dana desa di APBN juga ditentukan bersama DPR RI.
“Jadi, jangan klaim-klaim sepihak,” ujarnya di Jakarta, Selasa kemarin kutip INI-Net, Rabu.
Nizar menyampaikan, dana desa adalah uang rakyat. Jadi wajar saja jika dana tersebut diolah untuk rakyat. Oleh karena itu, tidak etis bagi pemerintahan Presiden Jokowi terus mengklaim soal dana desa.
“Apalagi ada upaya memanfaatkan dana desa untuk kampanye terselubung, itu sudah menyalahi aturan,” ungkap politisi asal Madura tersebut.
Bahkan, ujar Nizar, memanfaatkan dana desa untuk kampanye terselubung merupakan pengkhianatan kepada rakyat.
“Jangan utak-atik dana desa melalui penyalahgunaan kekuasaan,” katanya.
Sementara itu, Ketua panitia acara tersebut, Muhammad Asri Anas membantah jika acara Silatnas itu bernuansa politik. Menurutnya, acara tersebut tidak diinisiasi oleh kementerian atau lembaga negara tertentu, melainkan oleh Bakornas P3KD yang memiliki badan hukum.
Asri mengamini bahwa Bakornas P3KD berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut anggapannya, hal itu tidak ada yang salah.
Seluruh perangkat desa memang dibina oleh lembaga-lembaga tersebut, khususnya Kemendagri dan Kemendes PDTT. Selain itu, setiap ormas yang ada di Indonesia juga dibawahi oleh Kemendagri.
“Tapi kalau ada asumsi Silaturahmi Nasional diberikan anggaran oleh lembaga negara, enggak benar itu. Enggak benar. Tuduhan itu enggak mengenakkan,” bantah Asri kutip CNN Indonesia, Selasa kemarin.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
