Hidayatullah.com– Anggota Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Mahfud MD akhirnya meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan “garis keras”-nya yang menuai polemik di tengah perpolitikan yang sedang menghangat saat ini.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta maaf kepada pihak-pihak yang disebutnya berbeda pemahaman atas istilah “garis keras”-nya beberapa waktu lalu.
“…Bagi yang beda paham saya minta maaf…,” ujarnya lewat akun Twitternya, @mohmahfudmd, Rabu (01/05/2019).
Pantauan hidayatullah.com, Rabu pagi sekitar pukul 07.00 WIB, dalam penjelasan panjangnya di media sosial, Mahfud setidaknya dua kali menuliskan permintaan maafnya.
Ia pun mengaku tidak ingin dituding mengalihkan isu kecurangan Pemilu 2019 dengan istilah “garis keras” yang dilontarkannya tersebut. Mahfud mengaku tak ingin polemik tersebut berkepanjangan.
Baca Juga
“Hai tuips, selamat pg. Selamat jumpa lg stlh 3 hr sy tdk mebuka Twitter. Sy membayat hutang melaksanakan tugas2 yg tertunda di kampus. Tetapi sy mengikuti kontroversi atas istilah “garis keras” (hard liner) yg sy lontarkan dgn niat mengajak rekonsiliasi. Berikut penjelasan saya:,” tulis Guru Besar FH-UII Yogya ini.
“Di dlm term ilmu istilah hard liner diartikan, “sikap kokoh, tdk mau berkompromi dgn pandangan yg dianggapnya tdk sejalan dgn prinsipnya”. Itu tertulis di literatur2. Tp bagi yg beda paham sy minta maaf. Maksud sy mengajak rekonsiliasi, bersatu, kok malah berpecah. Itu tdk bagus,” sambungnya.
“Daripada sy dituding “mau membelokkan isu” dari kecurangan pemilu maka sy takkan memperpanjang polemik. Mari kita kawal sj ber-sama2 proses pemilu ini krn jalannya msh panjang. Semua hrs mendapat keadilan sesuai tuntutan demokrasi. Demokrasi hrs selalu diimbangi hukum (nomokrasi).”
“Arti garis keras di dlm literatur ” is an adjective describing a stance on an issue that is inflexible and not subject to compromise”. Arti ini tak bs dicabut krn sdh jd term dlm ilmu politik scr internasional. Tp bg yg salah memahami penggunaan istilah ini sy minta maaf,” kicau Mahfud.
Baca: MUI: Tak Berdasar, Tudingan Media Asing Pilkada DKI Dimenangkan “Islam Radikal”
Warganet menanggapi klarifikasi dan permintaan maaf tersebut secara beragam.
Jafar Salman @JafarSalman23, misalnya, membalas salah satu Twit Mahfud dengan menulis:
“Ketika golongan masyarakat ingin ganti presiden dg cara2 demokrasi dibilangnya garis keras.. lalu setelah berusaha ikut jalan demokrasi ternyata disebut begini.. jangan salahkan muncul persepsi dari mereka yg justru menjadi bumerang bagi bangsa ini.krn sebutan2 yg memecah belah.”
Sedangkan BumiPutera @CukongAgen membalas, “Tak ada yg salah dgn definisi itu. Tp menjadikan itu sebagai alasan hny krna mereka tidak memilih capres trtentu, ini yg keliru.Lama-lama, jk ada yg tak spendapat dgn kita, lalu boleh diklaim garis keras, ini mereduksi demokrasi kita.Bygkan jika kubu lain berfikiran pola yg sama.”
Sementara akun I Ketut Bagiarta #2024PT0% @bagiartaketut membalas singkat, “Saya maafkan.”
Sebelumnya diberitakan media ini, pernyataan “garis keras” oleh mantan Mahfud MD dikritik oleh sejarawan Dr Tiar Anwar Bachtiar. Tiar menilai, Mahfud melakukan stigmatisasi dan generalisasi secara berlebihan atas satu fenomena tertentu.
“(Ini) sangat berbahaya, baik secara ilmiah maupun secara komunisasi massa,” ujarnya kepada hidayatullah.com Jakarta pada Senin (29/04/2019).
Mahfud sebelumnya beranggapan, capres Prabowo Subianto menang di provinsi yang dulunya dianggap Islam garis keras.
“Tapi kalau lihat sebarannya di beberapa provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah. Dan itu diidentifikasi tempat kemenangan Pak Prabowo itu adalah diidentifikasi yang dulunya dianggap provinsi garis keras dalam hal agama misal Jawa Barat, Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, Sulawesi Selatan juga,” begitu kata Mahfud sebagaimana potongan video yang viral di media sosial.
Menganggap pemilih Prabowo adalah kelompok garis keras, menurut Tiar, sebuah simplifikasi yang sangat sumir.*
