Hidayatullah.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) angkat suara atas sejumlah aksi damai menolak pemilu curang dan sejumlah kerusuhan di Jakarta beberapa hari dalam pekan ini.
Wapres JK meminta masyarakat untuk tetap tenang menyikapi ketegangan politik.
Wapres JK pun meminta masyarakat agar dapat membedakan mana pengunjuk rasa dan mana pelaku ricuh terkait aksi massa pasca pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu 2019.
“Dalam kejadian di Ibu Kota ini, tentu kita harapkan masyarakat lebih tenang dan sesuai dengan aturan kepolisian bahwa kita pisahkan antara pengunjuk rasa yang damai dengan pelaku ricuh,” ujar JK.
Hal itu ia sampaikan setelah mengundang sejumlah tokoh untuk melakukan pertemuan tertutup di Kediaman Dinas Wapres di Jakarta, semalam, Kamis (23/05/2019).
Baca: Berjibaku Mencegah Ricuh
Memang tidak dilarang aksi demonstrasi menuntut keadilan atas dugaan pelanggaran pemilu. Akan tetapi, Wapres JK meminta masyarakat peserta aksi itu melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai.
Sedangkan terhadap mereka yang secara sengaja membuat kericuhan, JK menegaskan aparat keamanan dari Polri dan TNI tidak akan segan-segan dalam bertindak.
Baca Juga
“Untuk unjuk rasa yang damai, itulah sesuai dengan aturan; tapi untuk perusuh, juga ada aturan dari polisi yang dibantu oleh TNI untuk bertindak tegas; karena pengalaman kita perusuh itu punya efek negatif,” tegasnya.
Wapres JK pun meminta masyarakat dan para pendukung pasangan calon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar bersabar menunggu proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan diajukan BPN Prabowo-Sandi, dijadwalkan pada Jumat (24/05/2019) ini.
“Kita harapkan juga menunggu hasil MK yang baik. Semua, kita sudah mendengarkan aspirasi itu, dan kita mengharapkan yang baik. Itulah harapan kita semua,” ujarnya kutip Antaranews.com, Jumat (24/05/2019).
Baca: BPN Gugat Pilpres Optimistis Menang di MK, Sudirman Berharap Keadilan
Wapres JK menggelar pertemuan tertutup dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ahli hukum tata negara di Kediaman Dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.
Pertemuan tertutup digelar selama sekitar tiga jam, mulai dari pukul 20.30-23.30 WIB.
Hadir pada pertemuan tersebut mantan Wapres Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK Prof Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Din Syamsuddin, Agus Widjojo, Amirsyah Tambunan, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.*
