Hidayatullah.com– Eks penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, kembali menghadiri aksi mengawal pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi digelar di sekitar gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/06/2019).
Pantauan hidayatullah.com, Abdullah Hehamahua datang ke lokasi aksi sekitar pukul 09.30 WIB.
Pria berjanggut putih ini mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Ia tampak dikawal sejumlah laskar dari Brigade 212.
Tak lama kemudian, Abdullah Hehamahua duduk bersama sejumlah tokoh dan massa, menanti dimulainya pembacaan putusan MK.
Baca: Abdullah Hehamahua Aksi di MK: Kami Dukung Hakim Jujur & Berani
Berdasarkan jadwal, MK akan mulai menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 pada pukul 12.30 WIB.
Baca Juga
Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan orasi dari Abdullah Hehamahua.
Sementara massa terus berdatangan ke lokasi aksi. Peserta aksi terfokus di dekat gedung Kemenpar.
Sebelumnya, Abdullah Hehamahua, juga turun ke jalan dalam aksi yang digelar Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) ke sekitar MK, Rabu (26/06/2019).
Abdullah Hehamahua menjelaskan, kehadirannya bersama dengan masyarakat hanya ingin memberikan dukungan kepada hakim MK agar profesional, jujur, dan berani mengambil keputusan sesuai dengan nurani.
Para hakim MK juga didorong agar obyektif dan memutuskan seadil-adilnya sesuai fakta.
“Umur saya 71 tahun sekarang ini, mungkin 1 atau 2 hari atau 1 sampai 2 pekan lagi saya bisa saja meninggal. Saya tidak ingin negara ini hancur, berantakan karena saya tahu negara ini,” lanjutnya.
Walaupun sebelumnya capres Prabowo Subianto mengimbau massa agar tidak turun ke depan MK, namun massa tetap keukeuh turun ke jalan. Sebab, terang Abdullah Hehamahua, ia tak ada kaitan dengan capres-cawapres 02.
“Saya tidak ada urusan dengan Prabowo Sandi, saya juga tidak kenal Prabowo Sandi. Jadi tidak ada urusan dengan Prabowo Sandi, tidak ada urusan dengan Jokowi – Maruf Amin,” ujarnya di kawasan Patung Kuda, tak jauh dari Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/06/2019).
Abdullah Hehamahua pun menasihati hakim MK agar tidak takut pada intimidasi dan ancaman apapun bentuknya. “Memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan itu matinya syahid,” ungkapnya.
Ia menegaskan, apabila MK tidak memperhatikan fakta-fakta itu, maka penyelenggara pemilu termasuk partai politik akan mengalami ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat. Akibatnya, hanya sekitar 50 persen saja yang ikut pemilu 2024.
“Saya ingatkan Pak Prabowo-Sandi, Insya Allah 2024 tidak ada lagi yang dukung (kubu petahana) karena mereka sudah hilang kepercayaan dari masyarakat,” ungkapnya.* Azim Arrasyid
