Hidayatullah.com– Wakil Ketua Komite I DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, saat ini mata, telinga, pikiran bahkan hati rakyat Indonesia, sedang tertuju kepada kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sayangnya sorotan ini bukan karena prestasi melainkan akibat mati listrik massal (blackout) yang melanda Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah sejak Ahad pukul 11.45 WIB.
Nada miring bahkan cibiran publik semakin gencang karena blackout ini juga melumpuhkan sarana publik terutama transportasi (MRT dan KRL) dan mengganggu jaringan komunikasi serta menghambat distribusi air bersih.
Menurut Fahira, jika komunikasi krisis PLN baik, tentunya tensi publik terhadap PLN pasca blackout semakin turun. Namun, berdasarkan amatannya, tensi negatif publik terhadap PLN semakin menjadi saja. Ini menandakan PLN tidak mempunyai strategi komunikasi saat terjadi krisis. Padahal, institusi seperti PLN yang core business melayani kebutuhan dasar manusia, komunikasi krisis adalah kunci pelayanan.
Baca: PLN Padamkan Listrik, Anies Langsung Blusukan, Gratiskan MRT & Busway
“Cara penyampaian informasi berbeda saat situasi normal dan situasi krisis. Pada situasi krisis semua informasi yang keluar terutama dari pejabat publik yang memiliki otoritas harus memiliki ‘sense of crisis’ sehingga semua informasi dan kebijakan yang keluar ke publik tidak bias apalagi ditafsirkan berbeda-beda. Ini yang tidak saya lihat dari PLN saat memberi keterangan awal terjadi blackout,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (07/08/2019) dalam pernyataannya.
Ia menilai, penyampaian informasi saat kondisi tidak normal seperti pemadaman massal listrik yang tiba-tiba harus mempunyai strategi dan menajemen atau sering disebut komunikasi krisis.
Ini katanya agar semua informasi, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan PLN untuk menangani krisis yang terjadi akibat bencana semuanya terukur dan tepat, serta membuat publik terutama mereka yang terdampak tenang dan merasa terlindungi.
Baca: Viral Pohon Sengon “Dituduh Penyebab” Listrik Padam Serentak di sebagian Jawa
Salah satu strategi yang dinilai harus ditempuh adalah keseragaman informasi, data dan menetapkan satu orang juru bicara. Lewat juru bicara inilah, semua informasi terkait sebab pemadaman dan penangannya disampaikan ke publik. Jika ada stakeholder terkait lain yang ingin menyampaikan informasi harus berkoordinasi dengan PLN dan disampaikan di forum yang sama.
“Publik dibuat bingung. Terlalu banyak ‘mulut’ baik dari PLN maupun institusi di luar PLN yang bersuara mengenai sebab pemadaman. Ini menjadi persoalan karena informasinya berbeda-beda. Ada institusi yang dengan yakin mengatakan akibat pohon sengon, tetapi kemudian diragukan dan dibantah oleh institusi lainnya.
Belum lagi soal pemadaman lanjutan dan bergilir yang informasi tidak komprehensif di mana saja. Ini semua membuat publik semakin kecewa terhadap kinerja PLN. Saya minta PLN segera perbaiki pola komunikasinya,” pungkas Senator Jakarta ini.
Baca: Listrik Padam se-Jabodetabek, Banten, Jabar, PLN Minta Maaf, Bantah Unsur Politis atau Sabotase
Sebelumnya, saat didatangi Presiden Joko Widodo di kantor pusat PLN, Jakarta, Senin (05/08/2019), Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menjelaskan mengenai penyebab padamnya listrik di sebagian besar pulau Jawa.
Sripeni menjelaskan panjang lebar mengenai masalah teknis yang menyebabkan listrik padam, yakni terkait gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV.
Akan tetapi, Jokowi tidak terima penjelasan dari Sripeni itu karena terlalu panjang.
“Penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya bapak ibu semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik dan sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian. Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop,” ujarnya kutip Kompas.com.
Sripeni lalu meminta waktu lagi untuk memberi penjelasan tambahan. Ia lalu kembali memberi penjelasan teknis yang menyebabkan gangguan ini tidak terantisipasi.
Menanggapi hal itu, Jokowi hanya meminta agar PLN segera melakukan perbaikan secepatnya.
“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya, yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai keulang kembali. Itu saja permintaan saya. Oke terima kasih,” kata Jokowi.
Jokowi pun langsung pergi meninggalkan kantor PLN. Ia menolak meladeni wawancara dengan media massa.*
