Hidayatullah.com– Komunitas Warteg (Warung Tegal) Nusantara disingkat KOWANTARA menyatakan sikap penolakan atas rencana pemindahan ibu kota ke tempat baru yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo.
Kowantara menolak rencana itu karena kondisi ekonomi yang dirasakan belum stabil.
“Pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara situasi ekonomi negara ini belum stabil,” ujar Ketua Kowantara Mukroni di Jakarta dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com, Rabu (28/08/2019).
Kowantara memaparkan kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut. Yaitu, terang Mukroni, daya beli masyarakat yang semakin turun serta naiknya harga bahan-bahan pokok.
“(Juga) pendapatan usaha kecil semakin menurun terutama warung-warung makan kecil seperti warteg (warung Tegal) dan lainnya yang sepi dari pembeli karena daya beli masyarakat yang semakin sulit,” ungkapnya.
Baca Juga
Selain itu, tambahnya, kesempatan kerja yang semakin sempit akibat banyaknya perusahaan yang tutup dan menyebabkan pengangguran semakin besar, serta tentunya kemiskinan semakin tinggi.
“(Pun) utang negara semakin membesar,” tambahnya.
Kowantara menyatakan, kewajiban pemerintah untuk fokus mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut untuk dijadikan prioritas utama.
“Masalah-masalah ekonomi tersebut yang wajib segera diatasi dan dijadikan prioritas utama pemerintah dalam mensejahterahkan rakyatnya, bukan mewacanakan pemindahan ibu kota yang justru menambah masalah-masalah baru nantinya,” ungkapnya.
Kowantara berharap komunitas-komunitas lainnya juga menolak rencana pemindahan ibu kota ke tempat yang baru.
Baca: DPD: Pemulihan Ekonomi Lebih Prioritas daripada Pindah Ibu Kota
Sebelumnya, kepada media Jokowi menyebut beberapa alasan kenapa ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Antara, karena Jakarta terancam gempa bumi, banjir, pergerakan atau penurunan muka tanah, macet, dan polusi udara.
Jokowi menyebut, pemindahan pusat administrasi merupakan isu yang mendesak. Bahkan, kata dia, Presiden Soekarno juga sudah pernah melemparkan wacana menggeser pusat pemerintahan. Presiden menargetkan pada 2023 seluruh infrastruktur sudah siap.*
