Hidayatullah.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan kunci untuk mewujudkan negara maju adalah sumber daya manusia (SDM) unggul, berdaya saing, dan berkualitas, juga memiliki penghasilan yang mencukupi.
Muhadjir menuturkan bukan hal mustahil untuk meraih cita-cita Indonesia Maju. Satu awalan baik sudah di genggaman, yakni era bonus demografi yang tengah berjalan dan puncaknya akan tercapai pada 2030-2040.
Berdasarkan Data BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2020 ini jumlahnya 270,20 juta jiwa. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja produktif sebanyak 140 juta jiwa, dengan itu, Indonesia tengah mengejar cita-cita menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045.
Muhadjir mengungkapkan, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Maju. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh angkatan kerja produktif.
“Tantangan kita sekarang, menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau penduduk produktif ini tidak disiapkan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sama dan kualifikasi yang sama. Maka yang dipanen bukan bonus demografi tetapi musibah demografi,” ujar Muhadjir di acara Dies Natalis ke-55 dan Wisuda Universitas Pancasila, seperti dikutip dari siaran persnya, Senin (25/10/2021).
Baca Juga
Menurut Muhadjir apabila lapangan kerja tidak berhasil disiapkan, maka yang akan terjadi kemudian adalah musibah demografi. “Karena akan terjadi angka pengangguran yang meledak, dan setelah bonus demografi ini akan jadi ageing society,” tuturnya.
Selain itu, Muhadjir juga menjelaskan, Indonesia akan gagal menjadi negara maju dan akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau “middle income trap”.
Karena itu, eks Mendikbud ini mengutarakan, perlu kerja keras untuk untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran di Indonesia. Dalam pelaksanaannya juga perlu kolaborasi banyak pihak agar bisa terealisasi mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil.*
