Hidayatullah.com– Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi krisis kemanusiaan terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.
Menurut Mahfud, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan.
“Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik,” ujarnya setelah membuka diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema “Merawat Semangat Hidup Berbangsa” di Jakarta, Kamis (19/12/2019) kutip Antaranews.
Baca: KAMMI Desak Ketegasan Indonesia terhadap China soal Uighur
Menurutnya, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi telah melakukan langkah-langkah terkait krisis Uighur.
“Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” sebutnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengakui, sebagai manusia ia tidak mungkin mendiamkan begitu saja terkait isu kemanusiaan di Uighur, tetapi katanya perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya.
“Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja. Tetapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?” sebutnya.
Menurutnya, melihat lebih objektif seluruh persoalan itu sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Komunis China telah menahan lebih dari 1 juta etnis Uighur dan minoritas lainnya di kamp-kamp.
Sebuah laporan dari kantor berita Indepandent menyebutkan bahwa pemerintah lokal China bermaksud menghapus data para tahanan di kamp-kamp ini. Bocornya rencana tersebut membuat masyarakat dunia bereaksi, setelah sebelumnya terungkap pula soal pelanggaran HAM di kamp-kamp tersebut.
Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah Indonesia bersikap tegas kepada China terkait banyaknya laporan penindasan terhadap etnis Muslim Uighur.*