Hidayatullah.com– Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong pemerintah Indonesia dan Filipina untuk melakukan pendekatan sosial, ekonomi, dan agama terkait kelompok perlawanan Abu Sayyaf.
“Masalah perompakan Abu Sayyaf ini terjadi akibat kondisi kemiskinan di daerah-daerah basis wilayah Abu Sayyaf. Maka pendekatan kesejahteraan sosial ekonomi dan agama untuk mencegah penculikan kembali berulang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Filipina,” ujar Sukamta di Jakarta kepada hidayatullah.com, Rabu (25/12/2019) dalam pernyataan tertulisnya.
“Aksi tidak terhenti hanya pada patroli laut bersama dan operasi militer namun aksi mengatasi kemiskinan dan masalah sosial. Pendekatan agama juga harus dilakukan karena kesamaan agama dan sejarah perkembangan Islam di Filipina yang disebarkan oleh nenek moyang Minangkabau,” tambah anggota DPR RI Dapil DIY ini.
Baca: Bagaimana Tanah Umat Islam di Filipina Selatan Bisa Menyusut?
Baca: Pencabutan Status Darurat Militer dan Asa Muslim Bangsa Moro
Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini pun mengapresiasi pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Filipina dalam pembebasan dua dari tiga orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf di perbatasan Filipina sejak 24/09/2019 lalu.
“Alhamdulillah, 2 dari 3 WNI bisa terbebas dari penyanderaan Abu Sayyaf dengan selamat. Pemerintah Indonesia dan Filipina patut kita apresiasi atas hasil ini. Masih ada 1 WNI yang belum bebas. Semoga bisa menyusul dibebaskan segera,” ujarnya.
Sukamta kemudian mengingatkan pemerintah bahwa tugas melindungi WNI khususnya terkait dengan aktivitas Abu Sayyaf masih belum selesai.*
