Hidayatullah.com– Majelis Ulama Indonesia mendorong adanya regulasi yang lebih memihak rakyat kecil dan ekonomi kerakyatan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Anwar Abbas mengatakan, sebagian besar undang-undang (UU) di Indonesia lebih berpihak pada kaum konglomerat atau pengusaha besar.
MUI mendorong agar pemerintah bisa membuat UU yang lebih berpihak pada rakyat.
“Politik itu bicara soal kekuasaan. Maka Kekuasaan itu seharusnya juga bertugas untuk membuat peraturan-peraturan, undang-undang, agar bagaimana caranya UU yang ada di negeri ini betul-betul berpihak kepada rakyat, tidak berpihak kepada segelintir orang saja,” ucap Anwar kepada wartawan di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Anwar berharap supaya pemerintah bisa membuat regulasi yang berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga struktur masyarakat bisa menjadi lebih seimbang.
Baca Juga
“Kita tentunya berharap struktur masyarakat kita tidak lagi berbentuk piramida, tapi seperti belah ketupat dimana yang paling besar adalah kelas menengah. Terus terang, saat ini kan yang besar adalah kelas bawah, kelas atas sedikit, kelas menengah agak besar. Sehingga daya beli masyarakat kita rendah,” jelasnya.
Menurut Anwar, jika UMKM bisa lebih meningkat maka akan berbanding lurus dengan daya beli masyarakat. Dengan ini, diharapkan ekonomi bangsa bisa menjadi lebih stabil dan merata.
“Perusahaan kelas menengah kita semakin membesar maka daya beli kita meningkat, maka ekonomi bangsa akan lebih dinamis. Kemajuan ekonomi dan budaya negara menjadi lebih bisa dieksplorasi,” katanya.
Anwar menyebut, permasalahan ini akan menjadi salah satu pembahasan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7 yang akan digelar pada 26-29 Februari 2020 mendatang di Bangka Belitung.* Abdul Mansur J
