Hidayatullah.com- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan pentingnya posisi oposisi pada sistem demokrasi di Indonesia. Katanya, kedaulatan NKRI terlindungi karena adanya oposisi.
“Oposisi dibutuhkan untuk melindungi kedaulatan NKRI,” ujarnya pada acara peluncuran buku #Kamioposisi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (04/02/2020).
Katanya, oposisi bukan sekadar beda dan tidak berlaku objektif. “Menjadi oposisi tidak tidak selalu menantang, bukan asal menyalahkan. Sesungguhnya oposisi merupakan bentuk positif sebuah demokrasi,” sebutnya.
Ia menekankan posisi Partai keadilan sejahtera (PKS) sebagai oposisi pada sistem pemerintahan saat ini. “PKS bersikap menjadi oposisi yang dikuatkan Majelis Syuro,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
Baca: 100 Hari Jokowi, Mardani Luncurkan Buku “Kami Oposisi”
Ia menjelaskan ada empat alasan mengapa PKS menjadi oposisi.
Yang pertama yaitu untuk menghadirkan rasionalisme politik. Alasan kedua, adanya sebutan oposisi positif. Ketiga, pihaknya ingin menyelamatkan publik soal demokrasi. Keempat, kata Hidayat, PKS adalah partai kader, berkomitmen dengan apa yang diputuskan partai dalam hal ini Majelis Syuro.
“Kami ingin menghadirkan rasionalisme dalam politik. Menolak sebuah dikotomi yang mengatakan harus ada di dalam pemerintahan baru bisa bangun Indonesia. Dimanapun kita berada, kita bisa bangun bangsa Indonesia,” katanya.
Presiden Joko Widodo sudah menginjak 100 hari periode kedua kepemimpinannya. Periode pertama dan kedua Presiden banyak mewarnai kontestasi politik yang cenderung elitis. Tidak sedikit publik yang meragukan komitmen pemerintah untuk menuntaskan janji politik dan revolusi mentalnya.
Publik dikejutkan ketika penantang Presiden Jokowi di 2019 dirangkul dalam koalisi menjadi salah satu menteri elite, yaitu Prabowo Subianto.
Baca: Rocky Gerung: Ibu Kota Tidak Pindah, yang Pindah Presidennya
Indonesia dinilai semakin mengarah ke demokrasi elitis, karena kuatnya koalisi pemerintah di eksekutif dan legislatif. Tokoh PKS, Mardani Ali Sera dalam bukunya yang barusan diluncurkan, #KamiOposisi, menilai pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Indonesia mengarah dalam demokrasi elitis.
“Proses demokratisasi di Indonesia seharusnya semakin membaik. Kita telah mengalami sedikitnya lima kali pemilihan umum Iangsung. Sangat disayangkan kini kualitas demokrasi malah menurun. Setelah Pemilu 2019, kebanyakan partai justru merapat ke pemerintah. Padahal, demokrasi membutuhkan checks and balances,” kata Mardani saat peluncuran bukunya kemarin.* Abdul Mansur J
