Hidayatullah.com– Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menilai bahwa pemerintah Indonesia sedang dalam keadaan terjepit karena pandemi virus corona jenis baru (Covid-19).
“Pemerintah saat ini benar-benar terjepit,” ujar Anwar dalam pernyataannya yang disampaikan sebagai bahan renungan diterima hidayatullah.com di Jakarta, Sabtu (21/03/2020).
Anwar mengatakan, pada satu sisi pemerintah harus melindungi ekonomi rakyatnya. “Untuk itu sudah semestinya pemerintah memberi kebebasan yang penuh kepada rakyat untuk melakukan mobilitas dan beraktivitas,” imbuhnya.
Tetapi di sisi lain pemerintah juga harus bisa menjaga dan melindungi kesehatan dan jiwa rakyatnya. “Cuma sekarang masalahnya pemerintah berhadapan dengan wabah virus corona yang penularannya sangat cepat,” lanjutnya.
Baca: Pintu Masuk ke Indonesia Harus Diperketat Cegah Covid-19
Anwar menambahkan, cara mengatasi Covid-19 tentu sangat tidak mudah apalagi obatnya yang sudah benar-benar teruji dan mujarab belum ada. Yang sangat mungkin dilakukan yaitu memutus rantai penularannya dengan cara lockdown, dimana rakyat diisolasi dan dilarang untuk keluar rumah minimal 14 hari.
Baca Juga
“Tapi cara ini mengandung banyak masalah terutama bagi mereka yang pendapatannya rendah dan pas-pasan. Kebijakan ini tentu akan sangat merugikan dan menyulitkan mereka,” ujarnya.
Sebab, lanjutnya, mereka yang pendapatannya rendah dan pas-pasan, dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga justru dengan bekerja di luar rumah. “Dan pendapatan mereka boleh dikatakan dapat pagi di makan siang dapat siang dimakan malam,” imbuhnya.
Lantas, sambung Anwar, seandainya mereka harus diisolasi selama dua pekana, bagaimana caranya mereka memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Mungkin saja ada orang dan pihak yang pekerjaannya tidak terlalu terganggu kalau kebijakan (lockdown) itu diterapkan. Tapi sangat banyak orang yang akan menghadapi masalah bila kebijakan itu dilaksanakan,” tambahnya.
Baca: Pemerintah: Covid-19 Bisa Sembuh Sendiri Dengan Peningkatan Imunitas
Jika situasinya sudah seperti ini, maka timbul pertanyaan bagi Anwar, apakah pemerintah akan memilih menyelamatkan ekonomi rakyat dan mengorbankan manusianya atau menyelamatkan manusianya dan mengorbankan ekonominya?
“Tentu saja negara dan pemerintah harus menyelamatkan kedua-duanya,” ujarnya.
Tapi, kalau situasi meminta pemerintah untuk memilih salah satunya, maka ia mengatakan, tentu pemerintah harus menyelamatkan jiwa rakyatnya terlebih dahulu daripada ekonominya.
“Sebuah pilihan yang sulit memang tapi harus dibuat dan dilakukan agar negeri ini bisa pulih dan normal kembali seperti semula,” ujarnya.
Akan tetapi, masih kata Anwar, yang menjadi pertanyaan berikutnya, siapkah pemerintah untuk menggelontorkan dana bagi membantu mereka-mereka yang hidupnya susah tersebut?
“Jawabnya tentu harus bisa. Caranya, yaitu dengan menunda pembangunan yang bisa ditunda dan mengalokasikan dananya untuk menyelamatkan jiwa rakyatnya. Pilihan ini memang pahit dan sulit tapi mungkin itulah yang terbaik untuk kita lakukan sebagai satu bangsa,” pungkasnya.
Baca: Ketua DPR: Penanganan Covid-19 Belum Tampak Nyata, Negara Harus Hadir Betul
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Indonesia. Tim ini diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Jokowi membentuk gugus tugas ini berdasarkanan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 13 Maret 2020.
Gugus tugas itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Tim ini bertujuan antara lain meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid-19.*
