Hidayatullah.com- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Makarim mendatangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (29/07/2020).
Selain bersilaturahim, Mendikbud Nadiem juga datang untuk menyampaikan secara langsung permintaan maaf ke PP Muhammadiyah atas polemik yang timbul akibat proses seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Dihimpun hidayatullah.com, kedatangan Nadiem disambut oleh Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.
Menurut Abdul Mu’ti kepada wartawan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Mereka membicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud, khususnya program POP.
Katanya, Mendikbud Nadiem menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan janji akan mengevaluasi POP.
Abdul Mu’ti mengaku mengapresiasi kunjungan dan permintaan maaf Nadiem yang dilakukan secara kelembagaan maupun personal.
Walaupun Mendikbud Nadiem berjanji akan mengevaluasi POP, Muhammadiyah katanya hingga kini belum menentukan sikap selanjutnya setelah memutuskan mundur dari POP.
“PP Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Litbang dalam waktu dekat,” kata Mu’ti kutip website resmi persyarikatan tersebut.
Pada kunjungan tersebut, Mendikbud Nadiem didampingi oleh staf khusus Mendikbud. Sedangkan Abdul Mu’ti didampingi Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno.
POP Kemendikbud menuai kontroversi dan mencuat ke publik setelah PP Muhammadiyah, PBNU, dan PGRI mundur dari program itu.
Mendikbud Nadiem sebelumnya telah memohon maaf dan mengajak kembali NU, Muhammadiyah, dan PB PGRI bergabung dalam POP Kemendikbud.
“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” kata Nadiem diberitakan hidayatullah.com, Rabu (29/07/2020).
Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah, Kasiyarno, mengungkapkan beberapa alasan atas mundurnya Muhamadiyah dari POP Kemendikbud.
“Muhammadiyah memiliki 30 ribu satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammdiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka,” kata Kasiyarno dalam keterangan tertulisnya diterima hidayatullah.com, Rabu (22/07/2020).
Dia menilai POP merupakan program serius dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia.
Dia juga menyampaikan kalau pihaknya telah mengajukan proposal tentang program pengembangan kompetensi kepala sekolah dan guru penggerak untuk mewujudkan perubahan pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjut, Muhammadiyah tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian baru muncul beberapa tahun terakhir.*