Hidayatullah.com–Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tetap akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, meski banyak dapat penolakan dari berbagai pihak, khususnya para menteri. Anies mengatakan PSBB akan tetap dimulai 14 September 2020 sampai dua pekan ke depan.
Anies meminta agar selama PSBB berlangsung, masyarakat tetap berada di rumah. Segala kegiatan dan aktivitas di luar rumah hanya diizinkan jika memang mendesak saja.
“Karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama dua pekan ini. Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan ini bisa ditekan,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/09/2020).
Lebih jauh, Anies menyampaikan bahwa kondisi penyebaran Covid-19 di ibu kota sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya angka kematian meningkat, rumah sakit penuh, dan masalah lainnya.
Anies menyebut waktu PSBB bisa saja diperpanjang lebih dari dua pekan. Nanti opsi ini akan diambil jika nantinya belum ada perbaikan kondisi penularan Covid-19 di ibu kota.
Baca Juga
“Tapi juga saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat ya ini akan jalan terus,”ujarnya.
Selain itu, Anies juga mengungkapkan kalau Jakarta belum pernah mencabut PSBB sejak 10 April lalu. Pihaknya hanya melakukan penyesuaian dengan melakukan pelonggaran dan pengetatan terhadap aktivitas warga.
“Insya Allah seperti rencana bahwa PSBB di Jakarta ini belum pernah dicabut, Jakarta masih berstatus PSBB sejak 10 April sampai dengan sekarang, jadi ini bukan kita memulai sesuatu yang baru,” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, ada tiga Menteri yang menyindir Anies karena berencana kembali menerapkan PSBB total. Di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Ketiga menteri tersebut menganggap rencana Anies akan memberikan dampak buruk bagi perekonomian nasional. Namun ada juga anggapan rencana Anies ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin mengutamakan kesehatan.*
