Hidayatullah.com — Pemerintah melalui Menko PMK, Muhadjir Effendy telah mengumumkan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19. Menanggapi itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin.
“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin? Karena berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap mereka berjalan lambat. Jika informasinya benar, maka sulit dipastikan semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli,” kata Netty dalam keterangannya, Rabu (31/03/2021).
Netty berpandangan, bagaimana mungkin PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai. “Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?”jelasnya.
Karena itulah, Netty meminta pemerintah agar target vaksinasi termasuk semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang disediakan sangat banyak.
“Semua guru dan tenaga pendidik harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja, padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak tercatat di Dapodik. Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin? ”ujarnya.
Baca Juga
Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS, semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.
“Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak ada gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan,” tandasnya.
Daftar periksa kesehatan tersebut berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti yang memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik. Data dari Kemendikbud menunjukkan baru 52,42 persen sekolah yang mengisi daftar periksa protokol kesehatan.
Terakhir Netty meminta agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) harus berdasarkan zonasi Covid-19.
“Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi. Untuk zona orange dan merah saya merekomendasikan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan menyerahkan kepada orang tua murid,” tutupnya.
