Hidayatullah.com — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah stunting (gagal tumbuh) di Indonesia. Dia melihat angka stunting saat ini masih tergolong tinggi.
Melansir laman resmi DPR, Ace mengatakan saat ini pihaknya belum melihat adanya upaya penyelesaian stunting secara menyeluruh. “Walaupun itu adalah ranah dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN, tapi Bu Menteri juga punya kewajiban untuk memastikan soal stunting ini. Bagaimana kita memutus rantai masalah stunting dari aspek yang lebih komprehensif,” kata Ace dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmati, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/08/2021).
“Ini penting sekali karena kita kemarin masuk upper middle income country, sekarang turun lagi jadi lower middle income country. Salah satu penilaiannya kan adalah akses terhadap kesehatan terutama bagi ibu dan anak. Bu Menteri mohon kiranya itu menjadi perhatian,”lanjutnya.
Ace mendesak KPPPA untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan BKKBN dalam upaya menurunkan stunting. “Saya belum melihat gambaran yang lebih komprehensif bagaimana (KPPPA) mengkoordinasikannya (program) ini dengan kementerian terkait terutama BKKBN dan Kementerian Kesehatan,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II tersebut.
Berdasarkan pantauan Hidayatullah.com di website resmi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, permasalahan stunting masih menjadi besar bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil survey Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting Indonesia tercatat sebesar 27,67 persen. Angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen.*
