Hidayatullah.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak akan ditunda. Pernyataan itu Jokowi sampaikan menjelang aksi demo dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang akan digelar Senin (11/4/2022) ini.
Jokowi menyampaikan terkait Pemilu 2024 bakal tetap digelar 14 Februari 2024 itu saat dirinya memimpin rapat soal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan jajarannya pada Ahad (10/4/2022). Arahan Jokowi tersebut disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden.
Rapat itu dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.
Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan terkait tahapan Pemilu 2024. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan bulan Juni 2022.
“Tahapan pemilu itu sudah dimulai nanti di bulan Juni 2022. Di pertengahan Juni 2022 sudah dimulai,” ucapnya.
Jokowi mengatakan bahwa tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Hal ini mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan pihaknya akan segera melantik anggota KPU-Bawaslu yang baru pada 12 April mendatang. Pelantikan ini dimaksudkan agar persiapan pemilu dan pilkada di tahun 2024 bisa dimulai.
Jokowi juga akan berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini. Pasalnya, Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu dan pilkada serentak.
“Sebab itu nanti kita perlu berbicara dengan KPU-Bawaslu mengenai persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini belum pernah punya pengalaman serentak, itu betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang,” jelas Jokowi.
Jokowi juga memberi arahan terkai regulasi Pemilu 2024. Ia meminta agar regulasinya segera dapat diselesaikan. “Agar segera dikejar juga penyelesaian payung hukum regulasi yang dibutuhkan untuk Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” ujarnya.
Jokowi pun meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk intens berkomunikasi dengan DPR RI dan KPU RI guna perencanaan program itu bisa lebih didetailkan. Dia tak ingin bahwa regulasi pemilu dan pilkada serentak 2024 yang dibuat nantinya menjadi polemik di publik.
“Saya minta Menko Polhukam komunikasi yang intens dengan DPR RI dan KPU sehingga perencanaan programnya ini bisa didetailkan, lebih detail lagi. Sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan,” ujarnya.
Sebelumnya, BEM SI mengungkap bakal menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan massa jabatan presiden di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022) hari ini.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan pada Ahad (10/4/2022), pihaknya sengaja melakukan aksi di Gedung DPR dengan harapan para wakil rakyat tetap menjalankan amanat konstitusi dengan tidak memperpanjang masa jabatan presiden.
“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” ujarnya.*
